DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Aceh mendesak pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, untuk segera menyalurkan 250 ton beras yang disita Kementan di Sabang kepada warga yang sedang mengalami krisis pangan akibat banjir besar, longsor, dan curah hujan ekstrem dalam sepekan terakhir.
Desakan itu disampaikan oleh Muhammad Ajmal, warga Desa Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, yang menuturkan bahwa kondisi masyarakat di berbagai wilayah terdampak kini sangat darurat.
Menurutnya, akses bantuan pangan semakin sulit karena jalur transportasi terputus dan persediaan logistik habis total.
“Hari ini masyarakat Aceh benar-benar sudah kelaparan. Tidak ada lagi logistik tersisa. Banyak warga terjebak di lokasi yang tidak bisa dijangkau. Tolong Pak Menteri, bagikan beras sitaan itu untuk kami yang sedang mengalami bencana,” ujar Ajmal kepada media dialeksis.com, Sabtu (29/11/2025).
Ajmal menuturkan bahwa penderitaan masyarakat semakin besar karena sejumlah wilayah kini terisolasi. Ia menggambarkan bahwa banjir besar telah memutus infrastruktur vital di berbagai kabupaten.
“Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah sudah sangat terisolir. Jembatan Meureudu di Pidie Jaya putus, jembatan Kutablang di Bireuen juga putus. Hampir semua akses lumpuh. Segala lini hancur total,” ungkapnya.
Menurut Ajmal, di saat warga kesulitan mendapatkan bantuan makan sehari-hari, keberadaan 250 ton beras sitaan di Sabang seharusnya menjadi prioritas kemanusiaan, bukan dibiarkan menumpuk di gudang.
“Itu beras bisa menyelamatkan ribuan warga yang kini menahan lapar. Ini soal kemanusiaan, bukan soal administrasi. Tolong dengarkan jeritan kami di Aceh,” tegasnya.
Diketahui, Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum Aceh menyegel 250 ton beras ilegal yang masuk melalui Sabang pada 22 November di gudang PT Multazam Sabang Group. Beras tersebut diduga berasal dari Thailand dan Vietnam dan masuk tanpa izin resmi dari pemerintah pusat.
Ajmal menilai bahwa dalam kondisi bencana besar, negara seharusnya memprioritaskan penyelamatan warga ketimbang fokus pada proses hukum berlarut.
“Hari ini rakyat butuh makan, bukan butuh wacana. Jangan biarkan kami menunggu sampai semuanya terlambat,” tutupnya.[nh]
Sebelumnya