Ketua Umum DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani. Foto

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) menyebutkan elit politik Aceh yang mengutamakan kelompok dan golongan telah mempersulit investasi asing sehingga investor asing enggan masuk ke Aceh.

"Ya elit politik seluruh Aceh lah, yang mementingkan kelompok dan golongan. Mereka ada di legislatif atau juga eksekutif," ujar Ketua Umum DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani saat dikonfirmasi Dialeksis.com, Sabtu, (21/9/2019) malam mengenai elit politik yang mempersulit investasi asing di Aceh.

Pria yang akrab disapa Polem ini menilai Aceh tidak mungkin miskin jika elit politik di Aceh komit untuk merealisasikan butir-butir MoU Helsinki. 

"Terkait dengan perilaku elit yang mempersulit tadi, banyak hal. Kalau kita komit terhadap MoU Helsinki dengan begitu banyaknya anggaran yang ada di Aceh, dan bisa memberikan dukungan serta bantuan kepada eks kombatan GAM tidak mungkin terjadi seperti ini Aceh miskin, dan tidak mungkin terjadi seperti peristiwa kemarin," tukasnya.

Dia melanjutkan, apa yang terjadi hari ini warisan sejarah dari pemerintahan masa lalu. 

"Kalau pemerintahan hari ini kan baru. Dari awal memang sudah tidak terperhatikan, dari 20 tahun yang lalu Aceh seperti ini terus. Kalau Pak Nova kan baru dia. Dengan ada GAM dulu maka jadilah Aceh seperti hari ini yang mendapat bantuan dari pusat. Tolonglah diperhatikan masyarakat kecil. Kita tidak mempersalahkan perorangannya, tapi kelompok-kelompoknya yang memikirkan masalah ini," kata dia.

Sementara itu, Sekjen Forkab Boy Satriawan menambahkan Pemerintah Aceh jangan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur saja, namun sektor ekonomi juga harus menjadi prioritas.

"Sektor ekonomi yang ada harus diberdayakan. Pertanian, kelautan, perkebunan, dan peternakan. Itu harus diperhatikan. Jangan hanya focus pada persoalan infrastruktur saja," tegas Boy.

Boy juga meminta Pemerintah Aceh untuk bersinergi dengan pihak legislatif sehingga dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan yang sedang membelit Aceh saat ini. 

"Prinsipnya eksekutif dan legislatif harus singkron untuk mewujudkan Aceh Hebat, dan Aceh Bermartabat," tutupnya.