kip lhok
Beranda / Berita / Nasional / PKB Sebut TNI-Polri Masih Penting untuk Jaga Suasana di Papua

PKB Sebut TNI-Polri Masih Penting untuk Jaga Suasana di Papua

Selasa, 25 Desember 2018 12:04 WIB

Font: Ukuran: - +


DIALEKSIS.COM | Jakarta - PKB menganggap penting kehadiran TNI-Polri di Papua, khususnya Kabupaten Nduga. Meski begitu soal permintaan penarikan pasukan TNI-Polri, PKB mendukung apapun keputusan pemerintah.

"Sepenuhnya keputusan pemerintah, berdasarkan kordinasi dan komunikasi yang mendalam dengan para pihak termasuk pemprov dan pemkab. PKB posisinya mendukung keputusan terbaik demi terwujudnya suasana damai di papua. Secara normal adalah penting kehadiran TNI Polri untuk menjaga suasana damai," kata Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Senin (14/12/2018)

Daniel mengatakan keberadaan TNI Polri di Papua masih sangat penting apalagi di tengah perayaan Natal seperti saat ini. Dia berharap tugas yang dijalankan aparat di Papua mengutamakan pendekatan sosial kepada masyarakat.

"Tugas TNI polri untuk memastikan keamanan dan kedamaian masyarakat apalagi di tengah masyarakat Papua menyambut Natal. Karena itu kita berharap TNI-Polri benar-benar lebih mengutamakan pendekatan kultur sosiologis dan antropologis, untuk lebih memahami psikologis saudara Papua kita disana," ujarnya.

Pasukan TNI-Polri hingga kini masih berada di Nduga meski Gubernur Papua meminta agar ditarik saja. Soal permintaan Lukas ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menepisnya. Dia menyebut keberadaan TNI-Polri justru membuat suasana aman.

"Kehadiran TNI-Polri itu justru memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang, jangan dibalik-balik," ujar Moeldoko kepada detikcom, Senin (24/12).

Pria yang juga mantan Panglima TNI itu mengatakan kehadiran TNI dan Polri sesuai dengan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik. Gubernur dan TNI-Polri harus bekerja bahu-membahu, bukannya malah berjalan sendiri-sendiri.

"Menciptakan rasa aman nyaman dan tertib itu bagian dari tugas pelayanan publik oleh gubernur, dan TNI-Polri adalah instrumen yang bisa diperankan, kok malah minta ditarik. Saya kira usul itu menjadi kurang tepat," kata Moeldoko.

Keyword:


Editor :
Jaka Rasyid

riset-JSI
Komentar Anda