Aryos Nivada Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala dan Pendiri Jaringan Survei Inisiatif. Foto: Humas Dinsos AcehDIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasus pemukulan terhadap Kepala SPPG oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, kembali mengguncang perhatian publik. Insiden yang terjadi di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengamat politik dan keamanan.
Pengamat politik dan keamanan, Aryos Nivada, menegaskan bahwa kasus tersebut harus diproses secara hukum tanpa ada intervensi atau kompromi politik. Ia mendesak Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, agar bersikap netral dan tidak melindungi pejabat yang diduga melakukan kekerasan.
Menurut Aryos Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, tindakan kekerasan oleh pejabat publik tidak hanya mencederai etika pemerintahan, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bupati harus berpihak kepada rakyat, bukan melindungi kekuasaan. Hormati proses hukum dan biarkan kebenaran bekerja. Jangan membela yang salah, karena membela yang salah sama saja menodai rasa keadilan rakyat,” tegas Aryos saat diwawancara wartawan Dialeksis, Sabtu (1/11).
Kasus ini mencuat setelah Hasan Basri diduga memukul Muhammad Reza, Kepala SPPG, saat melakukan sidak ke dapur MBG di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng. Rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan gestur marah Hasan sebelum insiden terjadi. Reza kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
Aryos menilai, sikap Bupati yang menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan justru dapat melemahkan penegakan hukum dan menciptakan preseden buruk di tubuh pemerintahan daerah.
“Kita tidak sedang bicara soal konflik pribadi, tapi soal tanggung jawab publik. Jangan ada kompromi terhadap kekerasan, apalagi jika itu dilakukan oleh pejabat yang seharusnya memberi teladan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aryos mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama Hasan Basri terseret dalam kasus serupa. “Rekam jejaknya sudah cukup menjadi alarm bagi etika birokrasi. Bupati harus menunjukkan keberpihakan pada kebenaran dan hukum, bukan pada loyalitas politik atau hubungan pribadi,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemimpin sejati adalah mereka yang berdiri di sisi rakyat dan menegakkan keadilan, bukan yang menutupi kesalahan demi menjaga citra kekuasaan.
“Jika pejabat yang bersalah terus dilindungi, maka pesan moral pemerintahan akan runtuh. Rakyat tidak butuh pemimpin yang membela orang salah, mereka butuh pemimpin yang berani menegakkan keadilan untuk semua,” pungkas Aryos pendiri Jaringan Survei Inisiatif.
Kasus ini kini masih dalam penyelidikan Polres Pidie Jaya. Publik menanti sikap tegas pemerintah daerah untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas keadilan, bukan di bawah bayang-bayang jabatan. []
Sebelumnya
