DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PUSAKA), Handika Rizmajar, S.H., mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menjelaskan dasar pembagian paket pengadaan ikan tahun anggaran 2026. Ia menyoroti catatan LBH Banda Aceh yang menyebut Pidie Jaya memperoleh 103 paket, sementara Subulussalam hanya dua paket.
“Selisih 103 berbanding dua paket ini terlalu mencolok untuk dibiarkan tanpa penjelasan. DKP Aceh wajib menunjukkan dasar kebutuhan di balik pembagian tersebut. Anggaran Aceh harus melayani kebutuhan warga secara adil,” kata Handika kepada Dialeksis, 19 November 2026.
Sorotan itu merujuk penelusuran Kepala Program LBH Banda Aceh, Hafidh, yang disampaikan kepada Dialeksis pada 18 November 2026. Hafidh mencatat 392 paket pengadaan ikan dan produk olahannya dengan total pagu sekitar Rp72 miliar. Dari jumlah tersebut, 103 paket di Pidie Jaya disebut memiliki pagu sekitar Rp16,2 miliar.
Menurut Handika, DKP harus menjelaskan alokasi tersebut melalui data kebutuhan gizi, kemampuan warga mengakses pangan, jumlah penerima, serta volume bantuan. Jumlah paket perlu ditelaah bersama nilai anggaran dan cakupan penerimanya agar alasan pembagian dapat diuji.
“Tunjukkan berapa keluarga yang membutuhkan, berapa orang yang dilayani, dan berapa kali bantuan diberikan. Klaim memperbaiki gizi harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah wajib membuktikan hubungan antara uang yang dibelanjakan dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Ia mendesak DKP membuka rincian paket per daerah, harga satuan, volume ikan, nama penyedia, kriteria penerima, serta jadwal distribusi. Dokumen itu, menurutnya, diperlukan untuk menilai kewajaran belanja dan ketepatan sasaran program.
Handika juga menyoroti catatan Hafidh mengenai 115 perusahaan yang tercantum dalam pengadaan tersebut, termasuk sejumlah perusahaan dengan alamat sama. Ia meminta pemeriksa menelusuri hubungan antarpenyedia dan proses penetapan paket yang mereka peroleh.
“Telusuri siapa yang menyusun paket, siapa yang memilih penyedia, bagaimana harga ditetapkan, dan apakah barang benar-benar sampai kepada penerima. Pemeriksaan harus menjangkau seluruh proses pengambilan keputusan,” tegasnya.
PUSAKA meminta BPK Perwakilan Aceh memeriksa pengadaan tersebut, mencakup kewajaran harga, pelaksanaan kontrak, dan bukti penyaluran. Rizmajar juga mendesak Gubernur Aceh memerintahkan Inspektorat mengevaluasi dasar penentuan lokasi serta menindaklanjuti persoalan yang ditemukan.
“Jika pemeriksaan menemukan penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan. Besarnya anggaran menuntut pertanggungjawaban yang serius. Pejabat yang mengambil keputusan harus siap menjelaskan keputusan itu dengan dokumen,” katanya.
Ia meminta Pemerintah Aceh segera mengoreksi alokasi apabila evaluasi menunjukkan pembagian bantuan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Perbaikan harus menjangkau daerah dan kelompok warga yang selama ini kurang terlayani.
“Warga Subulussalam memiliki hak yang sama untuk diperhatikan pemerintah. DKP harus memastikan setiap wilayah memperoleh pelayanan berdasarkan kebutuhan yang terukur. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan pembagian bantuan,” ujar Handika menutup pernyataannya.