• Satpol PP WH Banda Aceh Minta Hermes Palace Hotel Perketat Pengawasan Syariat

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kota Banda Aceh kembali mengintensifkan upaya pengawasan penerapan Syariat Islam melalui agenda Saweu Hotel. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengunjungi Hermes Palace Hotel di Jalan T Panglima Nyak Makam, Gampong Lambhuk, Kamis (25/6).

• Lumpur Banjir Aceh Diolah Jadi Bata, Azanuddin: Jangan Berhenti di Konsep

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Forum Group Discussion (FGD) pemanfaatan lumpur banjir menjadi bahan baku batu bata dinilai menjadi pintu masuk penting untuk mencari solusi konkret atas ribuan hektare sawah di Aceh yang tertimbun lumpur akibat banjir dan longsor.

• Sekda Aceh dan PLN Pusat Bahas Prospek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menghadiri pertemuan yang membahas prospek pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Aceh bersama sejumlah pemangku kepentingan, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

• Lama Rawat Inap Ditentukan dari Indikasi Medis, Bukan Maksimal 3 Hari

DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan menegaskan bahwa peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berhak memperoleh layanan rawat inap selama masih diperlukan berdasarkan kondisi medis. Durasi perawatan tidak dibatasi tiga hari, melainkan ditentukan oleh dokter yang menangani pasien.

• ‎Akademisi Bongkar Lemahnya Regulasi Optimalisasi Wakaf di Aceh

DIALEKSIS.COM | ‎Banda Aceh - Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh, Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec., menilai potensi wakaf di Aceh jauh lebih besar dibandingkan zakat sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah proaktif dengan memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan pengelolaannya.

• Transformasi Polri Presisi Pasca UU Polri: Menjaga Stabilitas atau Memperluas Kekuasaan?

DIALEKSIS.COM | Analisis - Pengesahan Undang-Undang Polri yang baru menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan reformasi sektor keamanan Indonesia. Regulasi tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 9 Juni 2026 dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026. Bagi pemerintah dan DPR, UU Polri dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat transformasi Polri Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Polri dinilai perlu beradaptasi dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, tindak pidana lintas negara, ancaman terhadap investasi, hingga kebutuhan menjaga stabilitas nasional.