DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kautsar, menerangkan ada sebesar Rp 2 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 berpotensi tidak terealisasi. Jika kondisi ini dibiarkan, sebutnya, angka Silpa 2019 akan lebih besar dari tahun 2018.

Dijumpai Dialeksis.com disalah satu warung kopi kawasan Pango, Banda Aceh, Selasa, (16/7/2019), tokoh gerakan sipil rakyat Aceh semasa daerah ini mengalami konflik mengungkapkan kebingungannya dengan kondisi tersebut. Menurutnya, APBA tahun ini merupakan anggaran paling tepat waktu.

"Ini APBA paling tepat waktu. Penghujung tahun 2018 sudah disahkan. Evaluasi Mendagri juga sudah, tidak ada masalah. Kalau ada masalah dari evaluasi itu kan disampaikan. Sekarang masalahnya kenapa? Ini yang harusnya disampaikan oleh tim TAPA," tandas Kautsar.

Ketika disinggung terkait kinerja kepala dinas dalam merealisasikan anggaran, ia tidak mau berasumsi terhadap hal tersebut.  

"Ya itu kita tidak tahu. Saya gak mau berasumsi. Sekarang masalahnya apa? Itu yang harus dijelaskan. Misalnya tidak bisa direalisasikan karena sistem penganggaran yang tidak terpenuhi terhadap anggaran Rp 2 trilyun itu. Apanya? Apa tidak masuk dalam KUA-PPAS? Tapi anggarannya ada. Orang kan bisa cek. Peu jameun (apa kayak zaman dulu-red)," pungkasnya setengah menggugat.

Ia menuturkan jika persoalan ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan angka silpa 2019 akan lebih tinggi dari tahun 2018.

"Ini kita prediksi, jika Rp 2 trilyun itu tidak direalisasikan, maka silpa tahun 2019 akan lebih besar dari tahun 2018. Itu yang kita antisipasi," ucapnya.

Ia menegaskan angka Rp 2 trilyun yang belum terealisasi itu didominasi anggaran hibah yang tersebar di beberapa dinas. Kautsar menyebutkan salah satunya ada di Badan Dayah sebesar Rp 400 milyar.

"Rp 400 milyar yang ada di Badan Dayah itu hibah semua. Kita kasih ke Badan Dayah untuk membangun meunasah dan mesjid," sebut Kautsar.

Sebagai anggota dewan yang memiliki kewenangan mengawasi realisasi anggaran, dia mengatakan sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman-temannya di dewan.

"Saya sudah tanya dengan teman-teman lain. Kepada ketua fraksi sudah, sama ketua juga sudah. Namun mereka juga tidak paham kenapa ini terjadi," 

Ia berharap pihak terkait dapat menjelaskan persoalan ini sehingga tidak menimbulkan opini dan asumsi negatif terhadap Pemerintah Aceh.

"Masalahnya dimana? Solusinya apa? Kita mencari solusinya terhadap hal ini. Saya sayang Pak Nova saja. Jangan sampai kedepan beliau dipolitisir dengan isu seperti ini. Jelaskan pada DPRA, jelaskan pada rakyat, sehingga tidak ada syakwasangka. Bayangkan ada Rp 400 milyar di Badan Dayah, tapi tidak direalisasikan, terus ada orang yang tidak bertanggung jawab mengadu domba antara orang dayah dengan Plt Gubernur gimana?," pungkasnya. (imd)