Dialeksis.com, Banda Aceh | Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedomana Eliminasi Malaria di Aceh, Aceh akan eliminasi malaria ditargetkan pada tahun 2015. Target nasional, Tahun 2020 Indonesia Bagian barat akan eliminasi malaria. Namun hingga kini masih ada 4 kabupaten di Provinsi Aceh yang belum memperoleh sertifikasi eliminasi malaria. Keempat kabupaten yang masih ada kasus malaria dengan penularan setempat tersebut adalah Kabupaten Nagar Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Besar.  Informasi tersebut diperoleh dari Kertas Kebijakan (Policy Paper) yang diterima media ini dari Jaringan Survey Inisiatif.

"Aceh tidak akan bebas malaria, bila keempat kabupaten ini belum eliminasi malaria" ujar Ratnalia indrisari, Direktur JSI. Lebih lanjut Indri juga menuturkan  masih ada kabupaten/kota yang sudah eliminasi malaria, namun masih memiliki kasus malaria dengan penularan setempat.  

"Hal ini seperti terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun sudah memperoleh sertifikasi eliminasi malaria, namun kasus malaria masih tinggi. Butuh komitmen kepala daerah dan dinas kesehatan dalam menurunkan jumlah kasus malaria di daerah tersebut" ujarnya.

Dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, baru 9 Kabupaten yang tidak ditemukan kasus malaria di Tahun 2017.  Wilayah yang bebas malaria di Aceh adalah Subulussalam, Simeulue, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Pidie Jaya, Langsa. Penularan kasus malaria banyak terjadi di daerah pinggiran hutan dan di dalam hutan. Kasus malaria di Aceh sebagian besar terjadi pada pekerja hutan baik Penebang kayu dan Penambang emas.

Menurut Indri,  Faktor utama penyebab masih banyaknya daerah belum eliminasi malaria di Aceh, ditenggarai karena faktor  Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi malaria.

"Malaria tidak menjadi isu besar dalam rencana kerja pemerintah. Masih rendahnya komitmen kepala daerah  setempat dalam mendukung pencapaian eliminasi di masing-masing kabupaten. Selain itu masih Minimnya kapasitas petugas medis akibat rotasi petugas yang sering terjadi, khususnya tenaga Mikroskopis malaria. Faktor rendahnya alokasi anggaran eliminasi malaria serta rendahnya koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan kasus malaria turut menyumbang masih banyaknya daerah di Aceh yang belum eliminasi malaria" ujar alumnus Universitas Indonesia ini.

Indri menyarankan diperlukan Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi malaria Aceh." diperlukan Peningkatan komitmen Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap eliminasi Malaria. maka itu dibutuhkan tim percepatan eliminasi malaria di Aceh. Tim ini dibentuk oleh Gubernur Aceh dalam melakukan koordinasi lintas sektor dan kabupaten yang belum eliminasi malaria" demikian Indri. (ris)