Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT saat menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi terbaik Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jend. TNI (Purn), Dr. H. Wiranto S.H. dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019). (Foto: humas bppa)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu Provinsi terbaik Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jend. TNI (Purn), Dr. H. Wiranto S.H. didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Peringkat 5 terbaik Penangangan Konflik Sosial Tahun 2019. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Kesbangpol Aceh yang sudah bekerja sangat baik sehingga mendapatkan penghargaan ini," ujar Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT.

Mengangkat tema "Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019", Rakor tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jend. TNI (Purn), Dr. H. Wiranto S.H.

Adapun peserta rakornas terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, Kabinda, Karo Ops Polda, As Ops Kodam/Kasi Ops Korem, Asintel kejati, Bupati/Walikota, Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota dan Kabid Wasnas dan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia.

Dalam pemaparannya, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jend. TNI (Purn), Dr. H. Wiranto S.H mengajak seluruh elemen pemerintah untuk meredam konflik di daerah masing-masing. Gunanya agar tidak menimbulkan konflik nasional.

"Pusat dan daerah bersinergi untuk mencegah adanya indikasi atau kecenderungan atau resiko konflik sosial dengan menyelesaikan permasalahannya di tempat masing-masing," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Aceh, Drs. Mahdi Effendi mengatakan, ini adalah sejarah baru bagi Provinsi Aceh. Sebab baru kali ini mendapatkan penghargaan 5 terbaik sebagai salah satu Provinsi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019.

"Tentunya kita bersyukur atas capaian ini. Dari tahun ke tahun kita terus berupaya agar peringkat ini terus naik. Dari peringkat delapan hingga peringkat kelima," ujarnya. (h)