DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Kondisi provinsi Aceh yang hingga saat ini merupakan zona hijau penyebaran Covid-19 menjadi salah satu indikator bahwa arah kebijakan pemerintah yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah terkait pemilihan ekonomi pasca pendemi Covid-19.

Pemerintah diharapkan lebih menitik beratkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK diarahkan kepada pemulihan ekonomi masyarakat Aceh di berbagai sektor.

"Melihat kondisi Aceh saat ini, hal yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini sentuhan kongkret dari pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Jika kita lihat di masa pendemi Covid-19, peran pemerintah sangat minim di Aceh terutama dari aspek kebijakan anggaran, namun masyarakat Aceh tetap berjuang dan membuktikan bahwa walau pemerintah dominannya hanya bisa mengeluarkan imbauan dan seruan, namun berkat alam Aceh, daya tahan tubuh masyarakat Aceh dan tentunya kehendak yang Maha Kuasa, Aceh berhasil keluar dari ancaman penyebaran Covid-19," ungkap Ketua Yayasan Aceh Kreatif (AK), Delky Nofrizal Qutni, Rabu (27/05/2020).

"Jadi, kita melihat bahwa Aceh menjadi contoh dalam penanganan Covid-19 peranan pemerintah sangatlah minim, bahkan tak jarang seruan dan imbauan dari pemerintah tersebut mendapat perlawanan dan pertentangan dari masyarakat. Untuk itu, pada masa pemulihan ekonomi ini kita harapkan pemerintah benar-benar hadir, bukan sebatas retorika seruan dan himbauan seperti sebelumnya," tambahnya.

Delky menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan anggaran dari APBA untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,39 triliun untuk Jaring Pengamanan Sosial, Rp 179 miliar untuk kesehatan, dukungan industri Rp 215 miliar dan pemulihan ekonomi Rp 4,4 miliar.

"Namun, melihat kondisi saat ini kita harapkan pemerintah Aceh segera melakukan revisi dan realokasi anggaran dan menitikfokuskan anggaran yang lebih besar untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi multisektor. Begitu juga anggaran yang bersumber dari APBK ataupun APBN," jelasnya.

Delky menambahkan, Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan sebesar Rp 15,1 triliun dalam rangka dukungan pemulihan ekonomi untuk pemerintah daerah.

"Alokasi anggaran dari APBN dalam rangka pemulihan pemulihan ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari penyediaan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari BUN yang bertujuan untuk mencepatan pemulihan ekonomi daerah sebesar Rp 5 triliun, cadangan DAK untuk pembangunan fisik Rp 9,1 triliun, dan pinjaman untuk daerah sebesar Rp 1 triliun," paparnya.

Disamping itu, lanjut Delky, pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan Peraturan Keuangan RI Nomor 46/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan pandemi Covid-19 dan dampak akibat pendemi Covid-19. Anggaran hibah tersebut juga dapat dipergunakan untuk pemulihan ekonomi Covid-19.

"Dengan besarnya peluang dan banyaknya sumber-sumber anggaran yang dapat digunakan pemerintah di Aceh untuk pemulihan ekonomi masyarakat, kita harapkan benar-benar menyentuh dan memberikan multiefek untuk menstabilkan kembali ekonomi masyarakat Aceh yang ambruk untuk bangkit kembali," sebut Delky.

"Kita minta program-program dan kebijakan Pemerintah wabilkhusus untuk Aceh harus benar-benar lebih mengarah kepada sektor ril yang maanfaatnya mampu mendongkrak ekonomi masyarakat," tambahnya.

Menurut Delky, dalam upaya pemulihan ekonomi ini pemerintah hendaknya menggandeng multipihak termasuk civil sosiety hingga praktisi di bidangnya. Sehingga monopoli anggaran yang selama ini disinyalir hanya menguntungkan kelompok atau pihak tertentu dapat diminimalisir.

"Kalau kita lihat ketersediaan sumber anggaran, maka dapat dipastikan jika pemerintah benar-benar hadir untuk memulihkan ekonomi masyarakat Aceh, insya Allah kondisi ekonomi akan kembali stabil," ungkap Delky.

Jika pemerintah tetap sibuk dengan kemelut bagaimana anggaran habis tanpa mempedulikan apakah program itu dibutuhkan atau menyentuh masyarakat atau tidak, maka lagi-lagi masyarakat Aceh harus kembali berjuang sendiri tanpa langkah bijak dan kongkret dari pemerintah daerah," pungkasnya. (sm)