Adi Marsiela, selaku salah satu trainer, menambahkan bahwa pelatihan  Cek Fakata di Aceh ini digelar mengingat provinsi tersebut masuk dalam daftar lima daerah dengan indeks toleransi yang kurang baik berdasarkan penilaian Setara Institute. [Foto: dok. AMSI Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh menggelar pelatihan Cek Fakta bekerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu (28/9/2024) hingga Minggu (29/9/2024), menghadirkan trainer nasional Nurika Manan dan Adi Marsiela.

Nurika Manan menjelaskan bahwa kegiatan ini bukanlah kali pertama diadakan. Sebelumnya, pihaknya juga pernah menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) dengan organisasi sipil, serta pelatihan bersama jurnalis. Kali ini, pelatihan difokuskan bagi anggota AMSI Aceh dan perusahaan media.

"Harapannya, dengan adanya tiga elemen ini, organisasi sipil, jurnalis, dan perusahaan media, akan terbentuk ekosistem cek fakta yang solid," ujar Nurika. 

Adi Marsiela, selaku salah satu trainer, menambahkan bahwa pelatihan di Aceh ini digelar mengingat provinsi tersebut masuk dalam daftar lima daerah dengan indeks toleransi yang kurang baik berdasarkan penilaian Setara Institute.

"Saat Pilkada nanti, potensi polarisasi sangat mungkin terjadi, seperti yang pernah kita lihat di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Kami ingin mengantisipasi agar kondisi seperti itu tidak terulang pada Pilkada 2024," kata Adi.

Adi juga menekankan pentingnya membentuk ekosistem lokal untuk pengecekan fakta sebagai langkah keberlanjutan dari pelatihan ini.

"Kami berharap media-media di Aceh dapat mendorong keberadaan kanal cek fakta di portal masing-masing. Jadi, ke depan, jika ada hoaks yang muncul, teman-teman di sini bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi dengan cepat," tambahnya.

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas media di Aceh dalam menangkal hoaks dan menjaga agar informasi yang beredar tetap akurat, terutama menjelang Pilkada 2024 yang berpotensi memunculkan banyak isu dan disinformasi. [ar]