Ahli akuntansi nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E, M.Si. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ahli akuntansi nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E, M.Si mengatakan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Aceh sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). 

“Setiap daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemda bersangkutan,” kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) kepada Dialeksis.com, Kamis (24/11/2022). 

Kemudian, terkait pengelolaan aset Pemerintah Aceh, kata Syukriy, diatur dengan peraturan kepala daerah masing-masing. Di Aceh pakai Peraturan Gubernur (Pergub). 

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 tentang tata cara pengamanan dan pemeliharaan barang milik Aceh, dijelaskan tata cara penggunaan BMA hingga terkait tuntutan ganti rugi. 

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengamanan dan pemeliharaan barang milik Aceh (BMA) diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Contoh, sebut Syukriy, BMA berupa kendaraan Dinas itu digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat struktural. 

Sedangkan untuk mengembalikan kendaraan segera setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman atau masa jabatan telah berakhir kepada unit pengelola kendaraan yang meminjamkan kendaraan dimaksud.

Sementara untuk kehilangan kendaraan Dinas Operasional Jabatan di luar kantor menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan. [nor]