DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Hanya menghitung beberapa bulan lagi, jabatan gubernur dan kepala daerah di Provinsi Aceh akan segera berakhir, sehingga dalam menentukan Penjabat (PJ) maka harus mampu memahami karakteristik Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Malikussalesh (Unimal), Dr Baidhawi, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang wacana Penjabat (Pj) Kepala Daerah "Gubernur, Bupati, dan Walikota" Se-Aceh, di Aula Cut Meutia, Bukit Indah, Lhokseumawe.

“Saat ini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat tentang siapa pejabat yang akan ditugaskan untuk Aceh, intinya siapapun boleh menjadi pejabat di Aceh, yang penting bisa memahami bagaimana karakteristik Aceh sekarang,” ujar Dr Baidhawi, Jumat (28/1/2022).

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Aceh Utara, M Nazaruddin menyebutkan, dengan adanya Pj gubernur, bupati, wali kota tersebut, jangan sampai menimbulkan masalah baru di Aceh, karena tidak bisa memahami Aceh daerah bekas konflik.

Sebagai daerah yang bekas konflik, tentunya ada beberapa persoalan seperti kemiskinan dan keamanan, sehingga diperlukan figur-figur terbaik, paham Aceh sepenuh hati.

“Bahkan juga figur yang ingin memajukan Aceh,” tuturnya kepada dialeksis.com. [Agam K]