DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) di Aceh sempat tertunda selama dua bulan. Hal tersebut disebabkan karena adanya peralihan ke Bank Syariah Indonesia (BSI).

Akademisi Universitas Syiah Kuala Khalisni S.IP M.PA mengatakan, perlu adanya memperkuat koordinasi kebijakan yang erat Pemerintah, perbankan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terkait penyaluran bansos di Aceh.

“Hal tersebut penting untuk dilakukan, karena agar bisa menjaga stabilitas subsektor ekonomi mikro dan makro. Apalagi dengan tertundanya bansos tersebut menyangkut hajat hidup maysrakat bawah,” ujar Khalisni kepada dialeksis.com, Minggu (18/7/2021).

Khalisnis menambahkan, penyaluran bansos memang masih menggunakan kerjasama dengan bank konvensional BUMN, seharusnya hal tersebut bisa terproyeksi dan dianalisis dengan kecenderungan indikator ekonomi yang ada.

Sehingga setiap analis dapat mempersiapkan pilihan-pilihan kebijakan, sehingga jika terdapat kecenderungan kemungkinan terjadinya hambatan sistem, krisis finansial atau hambatan-hambatan lain yang mungkin terjadi dalam masyarakat garis bawah.

“Sepertinya tahapan ini tidak sinergisnya dilintas sektor, sehingga kebijakan peralihan ini berdampak terhadap tertundanya penyaluran bansos yang menyangkut hajat hidup maysrakat bawah,” tutur Khalisni