DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - "Merdeka...merdeka," sorak orasi Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Reza di halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa (1/9/2020).

"Dewan teunget, pemerintah semeunget (dewan ngantuk, pemerintah penipu)," sahut salah seorang mahasiswa di barisan belakang sembari menggoyangkan spanduk yang ia pegang.

Sekitar seratusan orang (lebih kurang) hadir untuk berdemonstrasi untuk menggugat kinerja Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Ada tujuh perwakilan universitas di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) mencakup UIN Ar-Raniry, Unsyiah, ISBI, USM, Poltekkes Aceh, Unmuha dan Al-Washiliyah.

"Pak Plt.. tolong keluar. Anakmu disini menunggu Pak," ucap Reza dengan nada lirih sembari berharap Plt Gubernur Aceh mau keluar menemui para demonstran.

Ia berharap besar, Ayahanda (Nova Iriansyah) yang ia nanti-nantikan datang keluar menemui para mahasiswa untuk berdiskusi bagaimana kinerja Plt Gubernur Aceh selama ini.

"Kita menunggu Pak Plt Gubernur untuk menemui kita disini untuk berdiskusi. Jadi kami mohon Pak Plt untuk keluar menemui kami," ungkapnya.

Jajaran aparat keamanan dari Satpol PP dan Polisi berjejer rapi didepan pintu kaca Kantor Gubernur Aceh. Meski ditengah pandemi Covid-19, tak menyurutkan semangat mereka melakukan aksi demi menuntut kepastian penggunanan anggaran Covid-19 yang berjumlah Rp1,7 triliun itu.

Dalam aksi demo di Kantor Gubernur Aceh itu, Koordinator Aksi, Dedi Adistira, mengatakan ada tujuh tuntutan aliansi mahasiswa Aceh kepada Plt Gubernur Aceh. 

Pertama mereka mendesak agar Plt Gubernur Aceh segera mempublikasikan penggunaan Anggaran Covid-19 ke publik secara transparan setiap sektor yang dianggarkan.

"Kedua kita meminta agar segera merealisasikan anggaran pendidikan dan pemenuhan fasilitas penunjang jalannya pendidikan di Aceh (terutama masa pandemi Covid-19)," kata Dedi kepada wartawan.

Ia juga mengatakan Plt Gubernur Aceh untuk segera melakukan pemerataan fasilitas kesehatan kepada tenaga medis baik itu alat kesehatan di setiap kabupaten kota di Aceh.

Menurut Dedi, penangan Covid-19 di Aceh saat ini kurang maksimal dengan yang diharapkan. Terlihat dari jumlah anggaran untuk penanganan Covid-19 yang tinggi, namun dalam penerapannya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

Karena hal tersebut, lanjut Dedi, ia dan aliansi mahasiswa Aceh bergerak membangunkan para pejabat di Aceh untuk memikirkan bagaimana penanganan Covid-19 di Aceh kedepannya.

"Anggaran yang begitu besar, namun penanganan Covid itu tidak sesuai," ujarnya.

"Hari ini kita lihat tidak ada transparansi dari pemerintah Aceh terkait anggaran Covid-19. Yang awalnya anggaran Covid-19 itu Rp1,7 triliun berubah menjadi Rp2,3 triliun," sambungnya.

Ia menyebutkan, dengan anggaran sebesar itu, bagaimana cara pemerintah Aceh menyalurkannya. Tidak ada transparansi penggunaan dana Rp2,3 triliun itu.

"Kalau memang saat ini anggaran itu disesuaikan dengan tepat sasaran yang berkenaan dengan penangan Covid-19, mana bukti hari ini yang dipaparkan oleh pemerintah Aceh? kita tidak pernah melihat data-data itu," pungkasnya. (IDW)