Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) melakukan aksi di depan kantor Gubernur Aceh [Foto: Auliana Rizky/Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) mendesak Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk menuntut oknum yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah. Aksi protesnya itu berlangsung di depan Kantor Gubernur Aceh.

Sebelumnya APPA telah melakukan aksi terkait kurang percayanya terhadap pengelolaan dana hibah tersebut senilai 9,5 miliar.

"Yang kami minta bentukan tim untuk pengawas untuk dana hibah tersebut, kemudian tindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyelewangan terhadap dana hibah tersebut karena hibah tersebut dana rakyat bukan dana pribadi," ucap salah satu peserta orasi tersebut.

Sementara itu, Dek Boy salah satu peserta orasi mengatakan, Mahasiswa tajok peng pih salah, hana tajok peng pih salah, bukan itu maksudnya, tapi kami butuh transparansi dana hibah tersebut.

Selain itu, korlap Teuku Wariza menyampaikan, Jadi begini terkait aksi yang diadakan oleh aliansi pemuda-pemudi hari ini, yang pertama kami kurang percaya kepada OKP yang diberikan 100 juta dana hibah tersebut.

"Dalam artian tidak semua OKP itu menyalurkan dan tersebut tepat sasaran, ada beberapa OKP yang hanya membuat seminar, ada beberapa OKP yang hanya membagi masker di beberapa titik, saya rasa uang 100 juta itu tidak akan habis," jawabnya saat diwawancarai rekan pers, Kamis (21/1/2021).

Menurutnya, gugatan yang pertama itu mendesak gubernur Aceh untuk menuntut oknum-oknum penerima OKP yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah tersebut, yang kedua kita meminta kepada gubernur Aceh untuk membentuk tim pengawasan dana hibah tersebut agar dana tersebut tepat sasaran yang diharapkan pemerintah Aceh.

"Kepada seluruh OKP yang mendapat dana hibah tersebut untuk dapat membantu fakir miskin, untuk dapat membantu rumah kaum dhuafa yang tidak layak pakai lagi, dan hari ini itu yang harus kita fokuskan, kemiskinan di Aceh dan terkait transparansi bukan hanya melaporkan kepada pemerintah, tapi kita butuhkan adanya tim pengawasan terhadap dana tersebut untuk memastikan anggaran dana tersebut," tegasnya.

"Jika itu tidak terpenuhi dalam waktu 3x24 jam maka kami akan melakukan aksi kembali," pungkasnya.