Ketua Umum MES Provinsi Aceh, Aminullah Usman saat memberikan kata sambutan dalam Seminar Nasional dengan tema “Peran MES dalam mendorong ekosistem halal di Indonesia", Sabtu (14/5/2022) di Aula Mars Resort, Sabang. [Foto: Pemko Banda Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh yang juga Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman membuka secara resmi Seminar Nasional dengan tema “Peran MES dalam mendorong ekosistem halal di Indonesia",  Sabtu (14/5/2022) di Aula Mars Resort, Sabang.

Seminar Nasional ini diisi oleh sejumlah pemateri, diantaranya Guru Besar Halal Global International Islamic University Malaysia, Prof DR Irwandi Jaswir MSc, Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia M Arief Rosyid Hasan Guru Besar Geo Radar ITB Prof DR Eng Ir Teuku Abdullah Sanny MSc dan CEO iCAN Holiday Sendy Majafara.

Pada seminar yang diikuti oleh 200 lebih peserta, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, Aminullah juga memberikan materi sebagai keynote speaker.

Ia memaparkan sejumlah keberhasilan menjalankan program-program MES dan juga program-program Pemko di bidang pembangunan ekonomi berbasis syariat di Banda Aceh.

“Pada akhir tahun 2018 yang lalu, DPRA telah mengesahkan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pengesahan Qanun ini kemudian menjadikan seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) di Provinsi Aceh dalam setiap aspek operasionalnya mesti menganut prinsip-prinsip syariah,” kata Aminullah.

Lahirnya Qanun LKS tersebut, merupakan peluang dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik di Aceh.

“Dengan adanya Qanun LKS kita berharap dapat menjadikan Aceh sebagai episentrum berkembangnya ekonomi Syariah secara nasional,” kata mantan Dirut BPD Aceh itu.

Aminullah mengatakan, harapan tersebut cukup berasalan karena ekonomi dan keuangan syariah dewasa ini memiliki prospek yang cukup cerah, jika dilihat dari fakta bahwa ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional.

“Atas dasar hal tersebut, saya rasa kita harus mampu membuktikan bahwa Aceh dapat menjadi barometer ekonomi syariah di Indonesia, dan hal tersebut saya harapkan menjadi awal mula dari perubahan pola. Maka tiba saatnya kita mengajak keterlibatan seluruh masyarakat Aceh untuk berperan aktif bersama MES dalam mendorong penerapan ekonomi syariah. Salah satunya dengan mendukung Qanun LKS,” ujarnya.

Secara gamblang lanjutnya, MES mempunyai visi membentuk ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional.

“Dan kita tentu menargetkan terciptanya peningkatan kesejahteraan, usaha syariah, serta daya saing global pelaku usaha di Aceh,” tambahnya.

Sebagai Ketua MES Aceh dan juga sebagai Wali Kota Banda Aceh, Aminullah telah menjalankan sejumlah program guna mendukung penerapan ekonomi syariah. Salah satunya adalah dengan mendirikan PT LKMS Mahirah Muammalah Syariah di Banda Aceh. Setelah mendapatkan izin dari OJK Aceh, ternyata PT LKMS Mahirah Muammalah Syariah merupakan lembaga keuangan yang pertama yang didirikan oleh pemerintah di Indonesia.

“Maka dari itu, lembaga keuangan ini dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik yang ada di Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan penghargaan Indonesian Innovation Award 2019 dalam kategori khusus Innovation on LKMS Mahirah Muamalah yang diserahkan langsung oleh Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI,” ungkapnya.

Tentunya, saat ini telah banyak daerah yang melakukan survei tentang lembaga keuangan ini, sehingga hal ini ingin juga diadopsi oleh daerah lainnya di Indonesia.

Dampak positif dari kehadiran Mahirah di Banda Aceh, papar Aminullah adalah mampu memberikan solusi persoalan permodalan bagi para pelaku usaha dan pelaku UMKM.

Selain modal usaha, Mahirah juga mampu memutus pelaku usaha dengan rentenir. Buktinya, dari 80 persen para pedagang atau pelaku UMKM berurusan dengan rentenir di 2018, kini sudah turun signifikan hanya 2 persen saja. Data tersebut terungkap dari hasil Lembaga survey independen, Yayasan Rumah Harta Umat yang bekerjasama dengan ASA Solution.

Dampak positif lainnya, dengan banyak pelaku UMKM yang berkembang, sekaligus bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Dengan upaya tersebut, lanjutnya telah berhasil meningkatkan pertumbuhan UMKM dengan signifikan, yakni dari 9.551 UMKM pada tahun 2017 dan per Februari 2022 ada sekitar 17.080 pelaku usaha UMKM (meningkat 92%).

“Di Banda Aceh, Pemko punya visi menjadikan Banda Aceh sebagai smart city, yakni menjadi kota pintar Islami inovatif dan kompetitif. Salah satu program dan dimensinya mendukung terciptanya ekosistem smart economy yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penataan di sektor industri dan ekonomi syariah,” tambahnya.

Terkait dengan ekosistem halal, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia, khususnya Aceh, dalam hal ini Kota Sabang harus dapat mengambil peran secara optimal dalam memenuhi permintaan ini.

Diungkapkan Aminullah, dalam The Global Islamic Economy Index 2018/2019, secara nasional, Indonesia tercatat berada di posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia.

Secara nasional demi menjawab tantangan tersebut, terutama dalam upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang sehat, pemerintah pusat telah menyusun sebuah master plan yang bertujuan; mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia”.

Adanyaa road map tersebut memacu banyak daerah untuk mengejar peluang dan potensi ekonomi syariah, namun sementara daerah-daerah lain masih sedang menyiapkan regulasi dan infrastruktur syariah, sedangkan Provinsi Aceh sudah maju beberapa langkah.

“Kita hari ini memiliki kelengkapan yang dibutuhkan, mulai dari regulasi, infrastruktur yang syar’i dan halal, hingga budaya Islami,” ujarnya.

Apalagi lanjutnya, sebagai kawasan yang strategis jika dilihat dari kacamata geopolitik, Aceh, khususnya Kota Sabang yang berada di pintu masuk selat Malaka sebagai salah satu selat paling sibuk di dunia, sesungguhnya memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menjadi pionir dalam pertumbuhan ekonomi syariah dan wisata halal di Indonesia bahkan dunia.

Selain membuka seminar nasional, Aminullah juga membuka secara resmi Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) MES Provinsi Aceh.

Kegiatan Rakerwil diikuti oleh para pengurus MES Provinsi Aceh dan para pengurus MES Kabupaten/Kota.

Tampak hadir Wakil Ketua I MES Aceh, Prof Syahrizal Abbas, Wakil Ketua II Tarmizi M Daud, Wakil Ketua III DR Zaki Fuad dan Sekum MES Sugito. Hadir juga Ketua Dewan Pakar MES Aceh Prof Nazaruddin.

Dari perwakilan MES Kabupaten/Kota, Rakerwil kali ini diikuti oleh Ketum MES Pidie Jaya Said Mulyadi, Ketum MES Pidie Fadlullah TM Daud, Ketum MES Nagan Raya Ardimatha, Ketum MES Sabang Faisal Azwar dan sejumlah pengurus MES kabupaten kota lainnya, yakni MES Banda Aceh, MES Aceh Barat, MES Sabang, MES Lhokseumawe dan MES Simeulu.

Aminullah berharap Rakerwil melahirkan program-program kerja dan berbagai inovasi dalam dalam rangka meningkatkan kinerja MES dalam membumikan ekonomi syariah di seluruh Aceh.

Dalam arahannya, para pengurus MES juga dituntut mampu merubah paradigma masyarakat yang selama ini masih menganut sistem ekonomi konvensional yang ribawi beralih ke sistem syariah. Tentunya dengan secara terus menerus mengedukasi dan menyosialisasikan ke masyarakat akan keunggulan-keunggulan sistem ekonomi syariah. [HBA]