DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi Aceh, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. 

“Bukan hanya Aceh, seluruh dunia saat ini diserang pandemi Covid-19, yang telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor yang paling riskan, yaitu sektor ekonomi. Perlu ada langkah-langkah khusus yang strategis untuk dijalankan,” kata Wali Nanggroe, Kamis (15/10/2020.

Beberapa waktu lalu, kata Wali Nanggroe, Unsyiah telah mengeluarkan rekomendasi. Dirinya mengaku sudah menelaah 17 butir rekomendasi tersebut. 

“Selaku Pemangku Wali Nanggroe saya mendukung dan meminta Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten/kota untuk menjalankan buah fikiran akademisi Aceh yang tertuang dalam rekomendasi tersebut,” tegas Wali Nanggroe. 

Wali Nanggroe menjelaskan beberapa poin rekomendasi tersebut, antaralain, meminta pemerintah memberikan perhahtian khusus pada situasi ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 dengan selalu menganalisis dan mengevaluasi penerapan strategi pemutusan mata rantai Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat dan dunia usaha, termasuk kebijakan kompensasi sehingga strategi yang diambil tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Untuk jangka pendek, pemerintah segera mempercepat penyerapan anggaran alokasi Covid-19 secara efektif, dengan sasaran meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih tepat dipilih dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk barang, karena BLT dapat meningkatkan aliran dan perputaran uang di daerah, sehingga secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga kestabilan konomian daerah.

“Dampak pandemi Covid-19 ini diperkirakan masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Ini bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman terjadinya pandemi dalam sejarah dunia,” kata Wali Nanggroe. 

Untuk itu, pemerintah harus bisa memastikan ketahanan pangan Aceh untuk beberapa tahun ke depan. 

Karenanya, diperlukan upaya pemetaan dan perhitungan ketersediaan bahan pokok secara akurat, dan menjaga kestabilan arus barang dan jasa di setiap daerah. Di Sisi lain, masyarakat juga didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui aktivitas menaman dan berkebun di rumah masing -masing.

Secara khusus, periu peran aktif pemerintah terkait persolan mendesak saat ini yang hadapi oleh petani, seperti petani kopi akibat jatuhnya harga kopi karena tidak terserapnya hasil panen raya oleh pasar. 

“Legislatif, akademisi, perwakilan dunia usaha dan pihak terkait lainnya harus diperkuat dalam upaya menyusun road map penggunaan, penyaluran dan pengawasan dana refocusing Covid-19. Dana tersebut harus tepat sasaran,” tegas Wali Nanggroe. 

Untuk jangka menengah, kata Wali Nanggroe, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang perencanaan dan struktur anggaran agar lebih relevan dengan situasi pandemi. Fokus harus diberikan kepada upaya penanggulangan Covid-19, pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi situasi terkini.

“Untuk target jangka panjang, pemerintah daerah kita minta untuk memperbaiki tata

niaga perdagangan, infrastruktur pertanian khususnya waduk. Upaya ini dilakukan secara bertahap agar potensi sektor pertanian dapat dikembangkan secara optimal sebagai fondasi ekonomi Aceh di masa sekarang dan masa depan.”

Wali Nanggroe juga mengingatkan salahsatu poin rekomendasi lain, dimana meminta prioritas penggunaan anggaran publik terhadap tiga bidang utama yaitu ekonomi, kemiskinan dan pendidikan, dengan membentuk tim kerja khusus dan alokasi dana yang cukup dengan pengelolaan yang terintegrasi, terstruktur dan terukur.