DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina mengapresiasi penuh serapan dana desa Aceh yang mencapai peringkat kedelapan secara nasional (42,79 persen) triwulan II 2021.

Ia mengatakan, capaian tersebut menjadi pembuktian bahwa proses pengelolaan dana desa selama ini semakin hari jadi semakin lebih baik.

"Ini menjadi sebuah prestasi tentunya bagi teman-teman pemerintah desa. Kita berharap ke depan hal ini bisa terus ditingkatkan," ujar Muksalmina saat dihubungi reporter Dialeksis.com, Rabu (7/7/2021).

Tak hanya dari sisi percepatan, lanjut dia, kualitas pengelolaan juga harus ditingkatkan. Sehingga kemandirian ekonomi di tingkat gampong bisa semakin terlihat pengembangannya.

Muksalmina menuturkan, dua tahun belakang ini memang menjadi masa-masa sulit bagi masyarakat. Karena terdapat desa-desa di Aceh yang menjadi basis atau sentral ekonomi jadi terhambat karena pandemi.

Oleh karenanya, Muksalmina berharap agar Kepala Desa (Kades) bisa bersinergi semua dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mengurangi atau menekan wabah pandemi.

"Sehingga gerakan-gerakan di desa dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat itu bisa berjalan maksimal dan tentunya ke depan akan melahirkan gampong-gampong mandiri, khususnya di daerah-daerah yang selama ini berada di pelosok dan agak susah diakses secara transportasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Apdesi Aceh itu juga menekankan agar Kades yang ada di Aceh benar-benar memastikan semua informasi publik terkait pandemi yang sampai ke masyarakat supaya difilter kefasihannya dan tidak simpang-siur lagi.

Ia mencontohkan seperti program vaksinasi. Proses sosialisasi vaksinasi perlu diinformasikan atau diberitahukan ke masyarakat dengan sumber daya dan sumber dana desa yang ada.

Jika tidak memungkinkan dari sumber daya, kata dia, para Kades bisa melakukan sosialisasi dengan mengundang instansi terkait untuk bekerja.

"Misalnya kita undang pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke desa. Kalau tidak memungkinkan di desa, kita buat tingkat kecamatan. Kalau pun tidak bisa secara mandiri, maka lakukanlah secara kerja sama. Tujuannya supaya informasi yang sampai ke masyarakat kita itu terkait pandemi benar-benar fasih dan tidak lagi simpang siur," pungkasnya. [AKH]