Arie Maulana Sindir Polemik BPKS: Sejak Kapan Lembaga Negara Ada Mosi Tidak Percaya

Presidium Nasional Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98), Arie Maulana. Foto: for Dialeksis 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presidium Nasional Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98), Arie Maulana, menegaskan polemik soal “mosi tidak percaya” yang menyeret Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) adalah kekeliruan besar. 

Menurutnya, BPKS merupakan lembaga negara berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), bukan institusi politik yang mengenal mekanisme seperti di parlemen.

“Sejak kapan lembaga negara ada mosi tidak percaya? BPKS itu BLU, bukan parlemen. Jadi istilah mosi tidak percaya tidak tepat digunakan,” ujar Arie dalam keterangannya kepada Dialeksis, Kamis (28/8/2025).

Ia menyayangkan adanya kisruh internal yang justru dibuka ke ruang publik oleh pihak manajemen. Menurutnya, setiap pengelola lembaga seharusnya memiliki kesadaran menjaga marwah institusi negara, bukan malah menambah kegaduhan.

“Kalau ada masalah internal, mestinya diselesaikan secara bijak dengan mekanisme organisasi. Membuka aib ke luar justru merugikan BPKS sendiri, padahal lembaga ini menyangkut citra negara dan kepentingan ekonomi masyarakat Aceh,” tegas Arie.

Arie mendorong Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan BPKS untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya sebatas menyoroti kepemimpinan puncak, tetapi juga keseluruhan struktur kelembagaan.

“Kalau memang perlu, semua jajaran pimpinan dikaji ulang, apakah mereka layak, profesional, dan punya kapasitas yang mumpuni. Jangan sekadar diangkat karena kepentingan tertentu. Kalau BPKS mau maju, manajemennya harus diisi oleh orang yang benar-benar punya kompetensi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perlunya perencanaan yang jelas agar arah pembangunan kawasan lebih terukur. 

“Setelah itu, buat rencana strategis lima tahun yang selaras dengan RPJMD. Kalau perlu, gunakan konsultan manajemen independen untuk menyusunnya sehingga hasilnya profesional dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Arie.

Lebih jauh, Arie menekankan pentingnya BPKS menata ulang orientasi kelembagaannya. Ia menilai lembaga ini harus kembali pada tujuan utamanya, yakni mengembangkan kawasan Sabang sebagai pusat perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang mampu memberi dampak ekonomi bagi Aceh dan Indonesia.

“BPKS jangan lagi terjebak dalam tarik-menarik kepentingan atau drama internal. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi, tata kelola yang bersih, serta komitmen menjadikan Sabang sebagai etalase ekonomi Aceh,” kata Arie.

Sebagai penutup, Arie menekankan bahwa lembaga sebesar BPKS hanya bisa tumbuh jika dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

“Jika manajemennya benar, BPKS bisa menjadi kebanggaan nasional. Tapi kalau terus gaduh dengan isu yang tidak relevan, maka potensi besar BPKS hanya akan terbuang percuma,” tutupnya dengan nada tegas.