DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Aryos Nivada mengatakan, pengakuan Eddie Obama (EO) mengeluarkan Rp 8 miliyar, melalui akun FB-nya, pada proses politik Pilkada lalu, tidak dapat dipandang sebagai utang-piutang antarpersonal yang mesti dilunasi.

Aryos mengatakan, EO memiliki kesamaan visi dan misi dengan Irwandi-Nova yang mengimpikan Aceh Hebat. Karena itu, EO memilih mendedikasikan energinya untuk sama-sama memperjuangkan impian tersebut.

"Ketika dalam perjalanan perjuangan mengusung visi, misi, dan mimpi, bersama itu terjadi friksi, tentu tak elok menagih energi yang telah dihabiskan tersebut kepada pihak Partai Demokrat saja, apalagi dipersonalisasikan pada seorang Nova Iriansyah, yang notabene Ketua DPD Demokrat Aceh," ujarnya.

"Pada sisi lain, EO mesti sadar terhadap batas waktu (cut off) antara Nova sebagai politisi yang sedang berjuang bersama Irwandi dalam Pilkada, dengan Nova saat ini sebagai Plt Gubernur Aceh pasca "musibah" yang menimpa Gubernur Irwandi Yusuf."

Nova Iriansyah hari ini, kata Aryos adalah pemimpin lebih lima juta rakyat Aceh dan tidak layak dipermalukan di depan umum. Utang-piutang personal antara EO-Nova sudah diselesaikan secara personal, bahkan dengan cara dicicil.

"Sehingga, tidak pada tempatnya mengungkit-ungkitnya kembali di depan umum. Apalagi hubungan antarpersonal di dunia politik selalu pasang-surut dan amat dinamis," katanya.

Ia menambahkan, dinamika yang terjadi di internal DPD Partai Demokrat seyogyanya diselesaikan sesuai AD/ART kepartaian. Apabila mekanisme internal kepartaian dirasakan belum memuaskan masih banyak jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai kepuasan tersebut.

Salah satu jalan mencapai kepuasan itu melalui jalur hukum yang dapat ditempuh secara berjenjang. Jalan inilah menurut Aryos yang harus ditempuh para politisi yang terhambat langkah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Seyogyanya EO mesti tetap menjaga citra politiknya walau dalam kemarahan. Memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum akan lebih elegan bagi EO daripada menagih "utang" politik, meski harus dibayar dengan cara-cara tidak patut. Bagi seorang EO citra politiknya di mata rakyat jauh lebih bernilai daripada uang Rp 8 miliyar itu," ujarnya.