Tangkapan layar oleh media dialeksis.com.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Senator asal Aceh, Azhari Cage, kembali menyoroti isu penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau yang juga dikenal sebagai P3K.

Dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, ia menegaskan bahwa pengembalian PPPK ke daerah asal harus dilakukan tanpa biaya dan bebas dari campur tangan calo atau jalur tidak resmi.

"Alhamdulillah, upaya pengembalian B3K ke daerah asal sedang berlangsung. Ini dilakukan tanpa ada urutan biaya atau jalur-jalur khusus. Tidak ada istilah jalur belakang atau pungutan dalam proses ini," tegas Azhari Cage dalam video berdurasi 3.15 menit yang dilansir media dialeksis.com, Sabtu, 28 Desember 2024.

Azhari Cage menerima banyak keluhan dari masyarakat Aceh, khususnya PPPK yang merasa penempatannya terlalu jauh dari daerah asal. Hal ini menimbulkan kesulitan, baik secara ekonomi maupun emosional, terutama bagi mereka yang memiliki keluarga di daerah asal.

"Masyarakat berharap agar penempatan ini sesuai dengan pilihan awal mereka. Namun, karena alasan tertentu, ada yang harus menjadi 'korban' dan ditempatkan di daerah lain. Meski begitu, Kanwil Kemenag Aceh sudah mengusahakan agar optimalisasi dilakukan dan PPPK bisa kembali ke daerah asal," jelasnya.

Azhari Cage kembali menegaskan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan penempatan. 

Ia mengingatkan bahwa semua proses pemindahan dilakukan langsung oleh Kanwil Kemenag dan bebas biaya.

"Jangan sampai masyarakat tertipu oleh oknum yang mengklaim bisa mengurus penempatan dengan imbalan biaya. Ini murni wewenang Kanwil, dan tidak ada jalur-jalur khusus yang bisa digunakan. Kami terus mengawal agar proses ini berjalan bersih dan sesuai aturan," tegasnya.

Sebagai perwakilan masyarakat Aceh di DPD RI, Azhari Cage menyampaikan apresiasi atas upaya Kemenag Aceh dalam menangani keluhan ini. Ia berharap, optimalisasi penempatan PPPK dapat segera selesai agar keadilan bagi para pegawai dapat terwujud.

"Kami percaya bahwa Kanwil Kemenag Aceh telah berusaha semaksimal mungkin. Namun, masyarakat juga harus memahami bahwa proses ini memerlukan waktu. Kami akan terus memantau hingga semua selesai dengan baik," tutupnya.