DIALEKSIS.COM | Aceh - Badan Anggaran (Banggar) dan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menyampaikan pendapat dan pandangan umum terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022, di gedung dewan, Jum'at (14/7/2023) petang.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II yang dihadiri 17 orang dari 25 anggota dewan serta dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, AP, S.Sos., M.Si diwakili Sekretaris Daerah, Ir. H. Ardimartha.

Ketua DPRK, Jonniadi, SE, didampingi para Wakil Ketua Dedy Irmayanda, S.P., M.M. dan Hj. Puji Hartini, S.T., M.M., beberapa saat usai membuka rapat, mempersilakan juru bicara (jubir) Banggar, Sulaiman. TA, untuk menyampaikan pendapat.

Terhadap realisasi APBK Nagan Raya tahun 2022, Sulaiman, antara lain menyampaikan, khusus menyangkut jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 101.119.970.381 atau 94 persen dari target Rp. 107.357.885.945.

"Meskipun realisasi pencapaian PAD hampir 100 persen dan ada peningkatan dari tahun 2021, namun kami melihat masih ada potensi-potensi PAD yang dapat ditingkatkan lagi dan belum digarap secara maksimal, begitu juga hal nya dengan target PAD untuk ke depan supaya dapat ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada," pinta Sulaiman.

Selain itu, untuk perencanaan dan pengawasan, lanjut Sulaiman, baik perencanaan, pendapatan dan pembangunan, maupun perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program atau kegiatan dilapangan pada SKPK-SKPK harus benar-benar melalui proses yang matang dan terukur.

"Sehingga pendapatan, program atau kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat," ujarnya.

Dari segi anggaran, tambah sulaiman, banggar mengharapkan Pemkab Nagan Raya dalam melaksanakan setiap kegiatan hendaknya benar-benar memperhatikan azas manfaat, efektif dan efisien.

Banggar juga meminta untuk memberdayakan atau melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di gampong-gampong. Hal ini tercermin dari minimnya anggaran untuk hal tersebut dan belum ada upaya nyata dari Pemkab Nagan Raya untuk menganggarkan kembali honorarium ketua pemuda gampong, tuha lapan dan petugas linmas.

"Kita ketahui bersama bahwa ketua pemuda, tuha lapan dan petugas linmas di setiap gampong sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan seutuhnya bagi masyarakat. Untuk itu, kami mengharapkan kepada pemerintah untuk serius memikirkan masalah ini," urainya.

Semantara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, Zahara Hasma, SP, yang mewakili Fraksi Partai Demokrat (PD), diantaranya mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya supaya kedepan dapat menganggarkan anggaran untuk pembedayaan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor.

"Sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara signifikan dan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya dapat kita pacu sesuai dengan cita-cita kita bersama," ujar Zahara.

Kepada Dinas Pendidikan, Zahara meminta agar lebih mengutamakan kualitas pendidikan dari pada kuantitas.

"Dinas Pendidikan kami meminta supaya segera melaksanakan redroping sekolah, di mana sekolah tersebut muridnya sangat kurang dan tidak sesuai ketentuan yang ditentukan, baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat SMP," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Ia juga minta Direktur RSUD SIM untuk menempatkan petugas kebersihan orang-orang yang bertanggung jawab secara moral agar para pasien merasa nyaman.

"Fraksi Demokrat meminta RSUD SIM supaya meningkatkan kualitas SDM," katanya.

Sementara Fraksi Aceh Raya Bersama (ARB) melalui juru bicara Saiful Bahri menyampaikan beberapa permintaan, antara lain mengharapkan Pj Bupati agar dapat mengisi jabatan-jabatan eselon yang masih kosong.

Reformasi birokrasi, lanjutnya, haruslah berdampak, yang ujungnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, jangan seolah sibuk tapi tidak berdampak kepada masyarakat, reformasi birokrasi juga bukan hanya tumpukan kertas, bukan tumpukan peraturan, tapi harus terukur kerja-kerjanya.

"Dalam hal ini, Pj. Bupati Nagan Raya agar menerapkan budaya pelayanan yang berkarakter, efektif, efesien dan sampai ke masyarakat," ungkap Saiful Bahri.

Fraksi ARB itu juga meminta untuk meningkatkan prestasi olah raga di Nagan Raya dengan melakukan pembinaan secara serius dan berkelanjutan kepada seluruh cabang olah raga yang sudah ada di Kabupaten Nagan Raya.

Sedangkan Fraksi Golkar-Sira (GS) yang disampaikan Sarimin mengatakan, bidang pendidikan dan kesehatan agar menjadi fokus utama.

"Kami berharap di sektor ini dapat dijalankan semaksimal mungkin mengingat alokasi anggaran yang dianggarkan relatif lebih besar dari pada bidang-bidang lain," katanya.

Sarimin juga meminta pihak eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Oleh karena itu, perlu kerja-kerja strategis agar ke depan PAD dapat meningkat untuk menopang penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Nagan Raya," ujar Sarimin.

Turut hadir unsur Forkopimda, para Asisten, Kepala SKPK, Kabag Setdakab serta Camat lingkup Pemkab Nagan Raya. [HNR]