Pemuda Aceh asal Kabupaten Bireuen, Farhan Alfaridzi. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh akhir November 2025 tersimpan persoalan struktural yang menuntut keseriusan pemerintah daerah mengusut secara menyeluruh penyebab banjir dan longsor dari hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikan Farhan Alfaridzi, Pemuda Aceh asal Kabupaten Bireuen, yang sudah hadir sejak 31 November 2025, berada langsung di lokasi bencana dan berinteraksi dengan warga terdampak, relawan, serta aparat pemerintah.
“Selama saya di lapangan, bantuan sebenarnya ada. Relawan bergerak, pemerintah juga hadir. Tapi yang belum terlihat serius adalah upaya mengusut penyebab banjir ini,” kata Farhan kepada media dialeksis.com, Jumat, 9 Januari 2026.
Farhan mengatakan, banjir yang terus berulang di Aceh harus dilihat sebagai akumulasi dari berbagai persoalan lingkungan dan tata kelola wilayah yang belum tertangani dengan baik.
“Ini tidak bisa hanya disebut ujian atau kehendak Tuhan. Ada faktor manusia yang harus diakui dan dievaluasi bersama,” ujarnya.
Ia mendorong para kepala daerah di Aceh untuk bersatu dan memiliki perspektif yang sama dalam melihat bencana banjir sebagai persoalan lintas wilayah dan lintas sektor. Menurutnya, tanpa kebersamaan dan keberanian politik, banjir akan terus menjadi siklus tahunan.
Menurutnya, persoalan banjir harus ditelusuri dari wilayah hulu. Farhan menyoroti maraknya deforestasi, penebangan pohon, serta alih fungsi lahan yang dinilai memperparah daya dukung lingkungan.
“Kalau hutan di hulu rusak, air akan turun tanpa kendali. Ini hukum alam. Pertanyaannya, apakah ini sudah dicek secara serius?” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung aktivitas penggalian dan pengerukan sungai yang tidak terkontrol, yang justru berpotensi merusak struktur alami sungai.
“Penggalian-penggalian sungai ini harus ditelusuri. Apakah dilakukan sesuai kajian lingkungan atau tidak. Kalau salah, dampaknya ditanggung masyarakat,” tambah Farhan.
Tak hanya di hulu, Farhan menilai persoalan di wilayah hilir juga berkontribusi besar terhadap meluasnya banjir. Penyempitan sungai, pendangkalan, hingga buruknya sistem drainase perkotaan dinilai mempercepat meluapnya air saat curah hujan tinggi.
“Kalau di hilir sungai menyempit dan dangkal, air pasti meluap. Ini masalah tata ruang yang harus dibenahi,” ujarnya.
Menurut Farhan, penanganan banjir yang parsial tanpa melihat keterkaitan hulu dan hilir hanya akan menghasilkan solusi semu.
Farhan secara tegas meminta para kepala daerah di Aceh--baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk bersatu dan tidak saling melempar tanggung jawab.
Ia menilai, selama ini masih ada kecenderungan masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri, padahal aliran sungai dan dampak banjir melintasi batas administratif.
"Kepala daerah harus duduk bersama, bersatu, dan berani mengusut akar masalah banjir ini dari hulu sampai hilir,” tutupnya.
Sebelumnya
