Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Aceh. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Aceh menyebutkan bahwa Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib atau "Cek Mad" sponsor perusak lingkungan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Agitasi dan Propaganda LMND Aceh, Eri Ezi dalam siaran pers LMND terkait banjir yang melanda sebagian kawasan di Aceh Utara.

"Sangat memilukan bila suatu daerah dipimpin manusia yang rakus, perusak lingkungan, yang tidak mempunyai jiwa kemanusiaan, yang tidak bermoral, juga jauh dari tanggung jawab sebagai Bupati yang diamanahkan oleh Undang-Undang, bahkan seperti jauh sebagai seorang manusia", kata Eri.

Ditambahkan Eri, bahwa banjir di Aceh Utara merupakan akibat ilegal logging dan pemperian izin pembukaan lahan perkebunan baru yang menyebabkan hutan tergerus dikawasan Aceh Utara.

"Pembalakan liar dan pemberian izin pembukaan lahan perkebunan baru di kabupaten Aceh utara sudah sangat meresahkan. Dan ini menyababkan perubahan iklim dan cuaca ekstrem menjadi dampak yang nyata saat ini dirasakan oleh masyarakat", ungkap Aktivis LMND Aceh itu.

Menurut pihaknya, bahwa telah lama terjadi perselingkuhan antara elit ekonomi dan elit politik di Aceh Utara yang menyebabkan daerah Aceh Utara selalu menjadi banjir Tahunan. 

"Perselingkuhan elit ekonomi dan elit politik di Aceh utara telah berlangsung lama, mengingat bahwa pemkab Aceh Utara menjadi salah satu daerah yang berperan penting dalam menentukan keputusan secara geopolitik, akan tetapi selama 10 tahun menjabat hanya duka lara bajir tahunan untuk masyarakat Aceh Utara", tandas Eri.

Cek mad, tambah Eri, merupakan orang yang harus bertanggung jawab secara politik karena pihaknya menduga dia-lah yang harus di salahkan.

"Dalam hal ini pihak kami menduga Cek Mad lah yang harus bertanggung baik secara politik maupun secara geoekonomi", sebutnya lagi.

Disampaikan lagi, kekuatan dan keberadaan Oligarki di Aceh utara telah sangat membabi buta dalam mempertahankan kekuasaan dan ekonomi nya.

"Kami mengharapkan rakyat terdampak untuk bersama melawan kezaliman pemerintahan Demokrasi yang kriminal ini karena sudah secara nyata tidak mampu melindungi rakyat, dan ini adalah anti terhadap pancasila yang berkewajiban bagi pemimpin untuk memenangkannya", tutup Eri. (*)