DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi AP, M.Si berhasil mempercepat pembangunan di kabupaten tersebut dengan melakukan proses pengadaan paket pengerjaan pada awal tahun sebelum batas waktu 31 Maret 2023 sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahkan dari total sekitar 86 paket pengerjaan yang ditender di tahun 2023 dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), sudah 25 paket yang diumumkan pemenangnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dinas PUPR yang merupakan dinas yang mengelola anggaran terbesar tender di Aceh Utara terdapat 24 paket yang tayang sudah 15 paket yang diumumkan pemenangnya pada masa Kepala Dinas PUPR Edi Anwar, ST. 

Dari 15 paket ini, hanya satu perusahaan yang berasal dari Banda Aceh, sementara empat perusahaan dari Lhokseumawe, sedangkan 10 dari 15 perusahaan (66,67 %) berasal dari Aceh Utara yang terdistribusi merata dari Kecamatan Seunuddon, Baktiya, Lhoksukon, Syamtalira Aron, hingga Kecamatan Sawang.

Berdasarkan pantauan Kepala Bagian Humas Setdakab Aceh Utara, Muslem Araly, S.Sos, prosedur tender ini dapat dipantau langsung oleh siapa saja tanpa harus menggunakan password melalui laman www.lpse.acehutara.go.id.

"Jadi seluruh masyarakat Aceh Utara memiliki hak akses yang sama ke sistem informasi tender di Aceh Utara dan ini wujud transparansi atau keterbukaan informasi publik," kata Muslem Araly S.Sos Humas Pemerintah Aceh Utara.

Lebih lanjut Muslem mengatakan, tender paket Proyek di Kabupaten Aceh Utara bukan diatur dengan Peraturan Bupati, akan tetapi oleh Peraturan Presiden melalui aplikasi yang dibuat LKPP sebagai lembaga setingkat menteri, sehingga bisa diikuti bukan hanya oleh rekanan lokal di Aceh Utara, Provinsi Aceh, bahkan seluruh peserta dari seluruh Provinsi.

Muslem Araly, mengungkapkan belum setahun Pj Bupati Azwardi telah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah pemekaran Kabupaten Aceh Utara itu.

Mulai penataan birokrasi dilakukan dengan baik hingga pembangunan infrastruktur yang merata.

“Tidak seperti tahun-tahun sebelumya yang difokuskan untuk pembangunan Aceh Utara,” kata Muslem.


Dengan upayanya dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi AP, M.Si menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang lebih cepat dan efektif di Aceh Utara. 

Selain itu berdasarkan Litbang Dialeksis.com, upaya Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi menyelesaikan masalah banjir yang kerap terjadi di wilayahnya, melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menemukan solusi yang tepat terkait banjir yang terjadi di Aceh Utara.

Azwardi menyatakan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan sendirian oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah banjir di Aceh Utara secara efektif.

Terobosan lain yang dilakukan Azwardi, membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan aktifnya pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) II yang terletak di wilayah Aceh Utara. 

Dia mengatakan, aktifnya pabrik PIM II wujud kemandirian ekonomi serta serta menampung tenaga kerja lokal.

Pj Bupati Aceh Utara menyatakan bahwa pabrik PIM memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan lain setelah dipastikan ke Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Utara keadaan tata kelola keuangan tidak mengalami defisit lagi ditahun 2023

Hal ini menjadi pencapaian yang signifikan mengingat sebelumnya kabupaten ini selalu mengalami defisit anggaran selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Azwardi, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi antara semua pihak terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan mengefektifkan sistem pengendalian keuangan di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam upaya memperbaiki tata kelola birokasi pemerintahan, Pj Bupati Aceh Utara juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Sementara untuk bendungan Keureuto Pj Bupati Aceh Utara Azwardi akan mengawal ke pemerintah pusat agar proyek strategis nasional ini tetap berjalan dan ditargetkan selesai tahun 2023.