Wapres memimpin Rapat Koordinasi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/11/2021) pagi. (Foto: BPMI Setwapres)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk mengakselerasi program vaksinasi COVID-19. Cakupan vaksinasi di wilayah ini masih rendah, di bawah capaian nasional.

“Persentase yang sudah divaksin dua kali di Provinsi Aceh paling sedikit dari seluruh provinsi di Sumatra,” ujar Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/11/2021) .

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 16 November pukul 12.00 WIB, dari target sasaran 4,03 juta penduduk cakupan vaksinasi dosis pertama di Aceh baru mencapai 34,95 persen dan dosis kedua sebesar 19,06 persen.

Terkait hal itu, Wapres juga meminta Kemenkes dan Pemprov Aceh untuk terus menggali penyebab rendahnya cakupan vaksinasi tersebut. Wapres juga meminta pemerintah daerah setempat untuk terus menyediakan layanan serta sarana dan prasarana untuk memaksimalkan program vaksinasi.

“TNI dan Polri saya minta memberi dukungan. Para tokoh masyarakat, para ulama, saya berharap memberikan tausiah untuk membangkitkan antusiasme masyarakat dalam vaksinasi,” ujarnya. Lebih lanjut, Wapres pun menegaskan bahwa pemerintah hanya menyediakan vaksin yang aman dan berkhasiat bagi masyarakat.

“Vaksin yang ada saat ini aman dari aspek safety, berkhasiat dari aspek efficacy, dan halal. Kalaupun ada yang tidak halal tetapi boleh (dengan) bersyarat dari aspek Islam,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada masyarakat Aceh untuk tidak ragu berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional guna segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

“Ini bentuk ikhtiar mulia untuk menjaga keselamatan bersama. Ini langkah preventif yang secara agama adalah wajib,” tandasnya. Penyerapan Anggaran Pada kesempatan itu, Wapres juga menyoroti rendahnya serapan anggaran belanja pemerintah di Provinsi Aceh.

“Dalam situasi ekonomi sulit dampak pandemi COVID-19, belanja pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Wapres pun meminta Gubernur Aceh serta para bupati dan walikota menjadikan penyerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat sebagai prioritas pencapaian target di akhir tahun.

“Komunikasi pemerintah Aceh dan DPR Aceh perlu terus ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya, demi kesejahteraan rakyat Aceh. Apapun kondisi dinamika politik di Aceh saat ini, kepentingan rakyat Aceh harus menjadi concern bersama,” pungkasnya. (Asy)