DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan bagi masyarakat Aceh. Dimana setelah 2 tahun lebih masyarakat mengalami dampak negatif dari wabah Covid 19.  

Menurut Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Dr H Teuku Taufiqulhadi MSi mengatakan, tahun 2022 seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah dan masyarakat Aceh untuk melakukan pemulihan dan perbaikan di bidang sosial dan ekonomi yang terdampak sejak wabah Covid 19 melanda.

Apalagi, kata dia, pada tahun ini juga telah terjadi transisi kepemimpinan pemerintahan Aceh melalui penunjukan Pj Gubernur pada tanggal 6 Juli 2022 oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meneruskan kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang telah berakhir periodesasinya.

“Dalam pelantikan Pj Gubernur salah satu amanat Mendagri adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi, dengan cara percepatan realisasi belanja yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Serta menghidupkan UKM diantaranya dengan penggunaan produksi dalam negeri dan mengurangi angka kemiskinan,” ujar Taufiqulhadi dalam siaran pers yang diterima Dialeksis.com, Banda Aceh, Rabu (28/12/2022).

Dengan demikian, lanjut dia, NasDem Aceh memandang perlu untuk membuat catatan penting sebagai refleksi akhir tahun sebagai bentuk tanggung jawab dan fungsi politik guna mencapai perbaikan bagi kita semua. Berikut adalah catatan akhir tahun Partai NasDem Aceh:

Pertumbuhan Ekonomi

Taufiqulhadi menyebutkan bahwa tidak ada pertumbuhan ekonomi di Aceh merupakan suatu fakta yang memprihatinkan kita semua. Data Bank Indonesia yang dirilis pada triwulan III 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Aceh mengalami penurunan yang signifikan dari triwulan II dari 4,36 persen turun menjadi 2,13 persen pada triwulan III 2022. Kondisi tersebut jauh dibawah rata-rata Nasional sebesar 5,72 persen.

Sementara itu realisasi APBA TA 2022 (per 27 Desember 2022) sebesar 87,8 persen dari total Rp16,7 triliun dengan target realisasi (per 31 Desember 2022) sebesar 95 persen. Padahal ini merupakan daya serap anggaran paling tinggi dalam kurun 4 tahun terakhir.  

“Dua hal pokok yang bertolak belakang atas realitas perekonomian Aceh, yaitu di satu sisi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh sangat positif (sisi serapan), sedangkan pertumbuhan perekonomian Aceh menurun. Akibatnya Aceh tetap menjadi Provinsi termiskin di Sumatera,” ungkapnya.

Selanjutnya »     Menurutnya, fokus implementasi anggaran ...