kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Cicit Sultan Alaidin Mansyursyah Minta Pemerintah Pusat Tunjuk Pj Gubernur Aceh Bukan Militer

Cicit Sultan Alaidin Mansyursyah Minta Pemerintah Pusat Tunjuk Pj Gubernur Aceh Bukan Militer

Sabtu, 02 April 2022 17:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : MHV

Foto: Ist


DIALEKSIS.COM | Aceh - Cicit Sultan Alaidin Mansyursyah (Sultan terakhir Aceh), Tuanku Warul Walidin meminta kepada pemerintah pusat dapat menunjuk salah seorang putra terbaik Aceh yang berlatar belakang sipil untuk menjadi Pj Gubernur Aceh

"Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Nova Iriansyah sebagai Gubernur maka kepemimpinan selanjutnya akan dijabat oleh Pejabat Gubernur. Oleh sebab itu, kami meminta kepada pemerintah untuk menunjuk Pj Gubernur Aceh dari kalangan sipil bukan kalangan Militer," kata Tuanku Warul Walidin kepada Dialeksis.com, Sabtu (3/4/2022). 

Tuanku Warul Walidin berharap Pj Gubernur Aceh yang ditunjuk oleh Pemerintah pusat dari kalangan sipil dapat memberikan kemakmuran dan ketenteraman serta keadilan bagi rakyat Aceh diseluruh Kabupaten/kota.

"Ia berharap Pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak menunjuk Pj Gubernur Aceh dari latar belakang TNI/Polri mengingat akan trauma masa lalu terhadap hal-hal yang berbau militer sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenteram, damai dan terkendali," ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pakar, Khaidir yang meminta kepada pemerintah pusat melalui kemendagri agar penetapan PJ Gubernur Aceh berasal dari kalangan Sipil dan bukan Militer. 

“Kenapa bukan militer, karena daerah Aceh pasca konflik bersenjata dan rawan militer memimpin Aceh. Pertimbangannya masih terkesan wilayah Aceh di kontakan sebagai daerah hot spot conflict, jika kalangan militer di pilih jadi PJ gubernur Aceh,” jelasnya. 

“Bahkan membuat stigma urusan stabilitas keamanan menjadi penting di Aceh,” tambahnya. 

Khaidir menyampaikan, bahwa harus dingat kondisi keamanan di Aceh sudah sangat kondusif tidak butuh perlakuan khusus dengan menempatkan PJ dari kalangan militer. 

“Pertimbangan lainnya Aceh sangat butuh sipil yang berkarakter tegas, diterima, berpengalaman, komunikatif, orang pusat sehingga memudahkan urusan pembangunan dan implementasi kepentingan pemerintahan pusat,” tukasnya. (MHV)

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda