Anggota Komisi I DPRA, Bardan Sahidi [Dok. Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Besarnya Dana SiLPA tahun 2020 sebesar Rp 3.9 Trilliun membuat masyarakat menganggap kinerja dari pemerintah Aceh seperti tidak benar-benar bekerja dalam membangun Aceh.

Dari total APBA Rp 14,4 Trilliun dan terdapat SiLPA sebesar Rp 3.9 Trilliun Tahun 2020. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bardan Sahidi mengatakan kepada Dialeksis.com, Senin(21/06/2021) saat dijumpai di ruangan Komisi I DPRA, Melihat besarnya dana SiLPA 2020, bisa dikatakan kinerja pemerintah Aceh seperti tidak ada hasil atau nihil.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) [Dok. Ftr/Dialeksis.com]

“Pertanyaan dari SiLPA ini, ditengah kebutuhan pembiayaan rakyat aceh mau dari infrastruktur, pembiyaan hidup masyarakat, pembangunan, pantas kita menjadi provinsi termiskin, Apa sebabnya? Karena pemerintah kita tidak mengerti belanja dari APBA yang ada, “ tukasnya.

Bardan Sahidi mengatakan, kinerja keuangan pemerintah Aceh, setalah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana SiLPA ini harus dibelanjakan, namun harus ada yang namanya skema belanja dari pemerintah Aceh.

“Eksekutif harus membuat dan memberikan skema belanja dan tujuan dari belanja dulu, dan hal ini harus dibelanjakan di perubahan, kami dari DPR cuma bisa mengurut dada, ini uangnya kemana, kemana masih ada sisa?, “ ucap bardan sahidi.

Lanjutnya, “seperti Bappeda, Keuangan Aceh, dan Sekda itu tergabung dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), dan sampai saat ini kami belum menerima skema apapun, nah ternyata setelah dilihat dari dari beberapa hal, ternyata ada juga yang belum dibayar, yaitu Rincian Hutang Transportasi Pemulangan Jenazah Covid-19 dari rumah sakit yang merujuk yang tertinggi itu RSUDZA dan jika ditotal semua menjadi Rp 800 Milliar lebih dari semua total rumah sakit yang ada diseluruh aceh yang merujuk,“ kata Bardan Sahidi.

Sementara itu, Bardan Sahidi merindukan Aceh itu anggarannya defisit, sehingga pemerintah terus mengembangkan kreativitasnya dalam membangun Aceh dan memenuhi kebutuhan belanja, jika melihat kondisi saat ini bisa dikatakan pemerintah Aceh ‘malas’.

“Boleh kita lihat dari Pendapatan Asli Aceh (PAA), kita pernyataan modal BUMD atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) tidak ada defiden, dan yang paling bagus itu peryataan modal dari Bank Aceh Syariah (BAS),” katanya.

Dari semua perencanaan yang sudah dibuat bahkan sampai masih ada juga yang belum membuat laporan pertanggung jawabannya, bahkan ini sudah masuk dalam dana hibah, dan masih ada yang belum membuat laporan pertanggung jawabannya salah satunya adalah PT BPR Mustaqim.

Bardan Sahidi menyampaikan kembali, barang yang sudah dibeli dan tidak berwujud itu seperti nihil. Artinya, pemerintah Aceh itu bisa membangun jalan, jembatan, bangunan, tapi tidak dijaga atau dirawat, sehingga terbengkalai.

“Saya setiap kali datang ke daerah-daerah, permintaan dari rakyat itu selalu, pak jalan tolong dibangun, pak jembatan tolong dibangun, pak tolong ini, itu, banyak sekali, jadi selama ini apa yang dilakukan pemerintah Aceh, dengan APBA yang ada,” pungkasnya.

Suatu kesedihan untuk kita semua, Aceh masuk dalam provinsi termiskin di sumatera.

Sampai saat ini, DPRA masih menunggu skema yang diajukan oleh eksekutif, nah skema itu sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahunan, jadi pemerintahan Irwandi-Nova Yang saat ini hanya ada pak Nova saja yang didalam kabinetnya terdapat 62 pejabat Eselon II yang tersebar di semua satuan kerja perangkat Aceh.

"Yang dimana terdapat targetnya adalah memberantas angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, jika mereka menargetkan hal ini dalam 1 tahun dari angka 17% bisa tidak turun ke 16%, jika 5 tahun maka tinggal 12% bisa tidak? tapi diketahui saat ini tidak ada, nah rekomendasinya berarti pemerintah Aceh gak benar kerjanya, “ tutupnya kepada Dialeksis.com. [Ftr]