Ketua Aceh Kreatif, Delky Nofrizal Qutni. [Foto: dok Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Munculnya polemik terkait pemilihan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) yang masih berlangsung hingga saat ini pada dasarnya merupakan implikasi ketidakpahaman dan peranan dewan komisaris (Dekom) BAS yang terlalu mengedepankan kepentingan tertentu dibandingkan dengan profesionalisme sebuah perbankan, sehingga proses assesment dirut yang dilakukan berpolemik dan menuai kejanggalan di mata publik.

Demikian diungkap oleh Ketua Aceh Kreatif, Delky Nofrizal Qutni, kepada Dialeksis.com, Jum'at (17/2/2023).

Delky meminta, dekom bertanggung jawab terkait polemik pemilihan direktur BAS. Pasalnya, sepanjang berdirinya BAS, pemilihan Dirut kali ini merupakan proses paling panjang dengan polemik yang begitu rumit. Pada asesment pertama, kedua calon yang diajukan tak lewat fit and propert test yang dilakukan OJK, kemudian asesment kedua ditenggarai dengan sejumlah kejanggalan hingga bermuara kepada munculnya politik identitas hingga marwah ke-Acehan.

"Jika kita lihat dari awal, bahkan proses pemberhentian dirut BAS hingga ditunjuknya Plt Dirut BAS juga dilakukan sepihak oleh Dekom tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ditambah lagi, proses asesment yang dilakukan justru menuai berbagai kejanggalan," kata Delky.

Lebih lanjut, Delky menjelaskan, pada proses pemilihan kedua kalinya dilakukan yang melibatkan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), justru malah terkesan hanya sebagai sarana menganulir calon dirut, dan meloloskan pihak yang diinginkan.

"Dari 12 calon dirut BAS baik dari eksternal maupun internal, 3 calon yang diberikan rekomendasi baik justru khabarnya ternyata tak pernah mengikuti sekolah tinggi perbankan di LPPI, sehingga publik mempertanyakan kredibilitas LPPI," katanya.

Ketika itu, lanjut Delky, LPPI justru terkesan buang badan dan tak ingin bertanggung jawab atas 3 nama yang diberikan rekomendasi.

"Jadi, karena LPPI buang badan dan melempar tanggung jawab itu kepada BAS, tentunya wajar publik menduga bahwa nama-nama yang dilewatkan memang sudah ada request dari Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dan Dekom BAS ketika dibawa ke LPPI, dan proses yang dilakukan dinilai hanyalah untuk memuluskan rencana menganulir kandidat calon dirut BAS lainnya," bebernya.

Tak hanya itu, kata Delky, isu penolakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) terhadap calon dirut BAS dari internal akhirnya juga mencuat hingga memantik kisah lama di publik tentang adanya permintaan CSR Pj Gubernur saat ini ketika dirinya menjabat Pangdam IM yang tak diakomodir oleh BAS sehingga tercium adanya keinginan menghadirkan pihak eksternal untuk memimpin BAS.

"Kisah lalu itu pula yang diduga sengaja dikemas oleh dekom untuk mengamankan posisinya dimata PSP, demi memuluskan intrik-intrik dan maksudnya di Bank kebanggaan rakyat Aceh itu. Belum lagi berhembus di publik adanya campur tangan mantan orang nomor 1 di Aceh untuk memuluskan agenda tertentunya di Bank Aceh melalui dekom, benar atau tidaknya ini tentu publik akan menghubung-hubungkan dengan polemik yang muncul di Bank Plat merah itu," ungkapnya lagi.

Dari 2 nama yang akhirnya disetujui Pj Gubernur sebagai PSP untuk dikirimkan ke OJK yakni Muhammad Syah dan Nana Hendriana juga menuai polemik, karena dinilai tak wajar oleh publik hingga munculnya isu kedekatan Pj Gubernur dengan calon dirut dari eksternal, hingga cerita kalangan internal yang seakan hanya pelengkap saja.

"Kenapa muncul demikian, karena seorang kepala kantor cabang tipe B Kuala Simpang yang direkomendasikan untuk mendampingi kalangan eksternal seakan untuk memenuhi syarat saja. Karena logikanya kalau kita analogikan dalam militer misalkan, bagaimana mungkin seorang yang sebelumnya hanya menjadi dandim ditunjuk untuk pangdam, tentunya terkesan tak logis di mata publik. Belum lagi calon yang dijagokan dari kalangan eksternal itu kabarnya belum 15 tahun di perbankan syariah," paparnya.