Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Sejarah Lokal dan Representasi Wilayah” di Aula Lantai 2 Disbudpar Aceh. [Foto: dok. Disbudpar Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Sejarah Lokal dan Representasi Wilayah” di Aula Lantai 2 Disbudpar Aceh, Rabu (17/6/2026).
Forum ini mengonsolidasikan 21 peserta dari kalangan akademisi, guru, pemerhati sejarah, dan instansi terkait untuk merumuskan digitalisasi serta pemerataan narasi sejarah daerah.
Langkah ini menyusul rampungnya proses inventarisasi tokoh dan peristiwa bersejarah di seluruh kabupaten/kota di Aceh yang dilakukan Disbudpar selama enam bulan terakhir. Data-data tersebut nantinya akan diintegrasikan menjadi basis data sejarah digital, bahan publikasi, konten edukasi, hingga referensi formal pada sektor pendidikan.
Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya Disbudpar Aceh Evi Mayasari, menjelaskan bahwa penguatan basis data ini merupakan langkah strategis agar materi sejarah lokal dapat diakses secara inklusif oleh generasi muda pascakonflik dan pascatsunami.
“Melalui FGD ini, kami menghimpun kontribusi lintas sektor untuk memperkuat pemanfaatan sejarah di Aceh. Harapannya, setiap generasi muda tidak hanya mengenal sejarah nasional, tetapi juga memiliki kebanggaan terhadap tokoh serta peristiwa penting yang lahir dari wilayahnya sendiri,” ujar Evi.
Sementara itu, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Aceh, Mawardi Umar, selaku narasumber menegaskan pentingnya asas keadilan ruang dalam historiografi Aceh. Menurutnya, rekonstruksi sejarah selama ini cenderung terpusat pada wilayah tertentu, sehingga daerah lain kerap minim representasi.
“Penguatan sejarah lokal bukan sekadar mendokumentasikan masa lalu, tetapi memastikan setiap daerah memiliki ruang yang setara dalam narasi sejarah Aceh. Pemanfaatan arsip, manuskrip, tradisi lisan, dan peninggalan budaya menjadi kunci untuk menghasilkan narasi yang autentik dan berimbang,” kata Mawardi.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dalam mendukung penyebarluasan informasi sejarah yang akurat. Selain memperkuat identitas kultural masyarakat, dokumen sejarah yang terverifikasi dinilai memiliki nilai ekonomi strategis untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya di masa depan. [*]
Sebelumnya
