Ketua KAMMI Banda Aceh, Khairul Rahmad. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketidakmerataan suplai listrik di sejumlah wilayah Aceh pascabencana banjir dan longsor kembali memicu keluhan warga.
Pola hidup-mati yang sulit diprediksi hidup satu hari penuh, tapi padam hingga tiga hari berturut-turut dinilai menciptakan tekanan baru di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh menegaskan perlunya penerapan pola pemadaman yang lebih adil, terukur, dan manusiawi.
Ketua KAMMI Banda Aceh, Khairul Rahmad, S.Ag., menyampaikan keprihatinannya atas ketidakproporsionalan distribusi listrik yang dirasakan masyarakat di berbagai titik terdampak.
Menurutnya, pola pemadaman yang tidak menentu tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan publik, fasilitas kesehatan, pusat pendidikan, hingga sektor UMKM yang masih berjuang bangkit pascabencana.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat tentang pola suplai listrik yang hidup satu hari penuh, tetapi kemudian padam sampai tiga hari. Ini sangat mengganggu stabilitas aktivitas harian warga, juga memperlambat roda ekonomi dan layanan publik,” ujar Khairul kepada media dialeksis.com, Rabu (10/12/2025).
Khairul menegaskan bahwa dalam kondisi darurat sekalipun, aspek keadilan dalam distribusi beban listrik harus tetap menjadi pijakan utama PLN.
Ia menilai pemulihan jaringan memang membutuhkan waktu, tetapi hal tersebut tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Situasi pemulihan jaringan seharusnya tidak menghilangkan asas keadilan dalam pembagian beban listrik. PLN perlu menerapkan pola yang lebih terukur dan dapat diprediksi, supaya masyarakat bisa menyesuaikan aktivitas mereka dengan kondisi kelistrikan,” tegasnya.
Ia mengusulkan pola yang lebih manusiawi, listrik tetap menyala setiap hari, sementara pemadaman dilakukan secara terjadwal dalam rentang jam tertentu. Menurutnya, pendekatan seperti ini lebih efisien dan jauh lebih memberi kepastian kepada masyarakat.
“Kami meminta PLN melakukan distribusi arus secara lebih merata. Pola harian dengan pemadaman pada jam tertentu lebih rasional, sehingga warga dapat mengatur kebutuhan rumah tangga, usaha, dan peralatan penting lainnya,” lanjutnya.
KAMMI menilai bahwa masyarakat Aceh pada dasarnya memahami kondisi darurat yang tengah dihadapi PLN akibat kerusakan jaringan, gardu, hingga akses teknis di lapangan yang terganggu.
Namun, Khairul menekankan bahwa transparansi, kejelasan informasi, dan proporsionalitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.
KAMMI juga menerima keluhan dari pelajar dan mahasiswa yang kesulitan mengakses listrik untuk kebutuhan belajar, hingga sektor usaha kecil yang merugi karena bahan baku rusak akibat pemadaman panjang.
Kondisi ini, menurut Khairul, menuntut langkah responsif dari PLN agar dampak sosial-ekonomi tidak semakin meluas.
“Warga tidak menuntut pemulihan instan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan. Selama informasi jelas dan dijalankan secara adil, masyarakat pasti lebih siap menghadapi kondisi pemadaman,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
