Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Azhari SE MSi. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menghadapi tahun 2023 dengan berkurangnya transfer Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) menjadi 1 persen dari platform Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, Pemerintah Aceh kabarnya sudah menyeting anggaran sedemikian rupa. 

Perencanaan kegiatan tahun 2023 dilakukan perhitungan agar prioritas kerja tahun depan bisa berjalan secara maksimal dan anggaran yang berkurang bisa mencakupi segala kegiatan-kegiatan prioritas.

“Kita sudah perkirakan dari awal untuk menghadapi berkurangnya transfer anggaran DOKA. Kita sudah memperhitungkannya sejak proses pengusulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Azhari SE MSi kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Jumat (2/12/2022).

Disampaikan Azhari, perencanaan keuangan dan kegiatan Pemerintah Aceh tahun 2023 sudah diantisipasi sejak dini. Pagu anggaran disesuaikan semua agar tidak ada pengurangan anggaran yang terjadi secara tiba-tiba.

“Kita memperhitungkan angkanya, kita kasih ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh untuk mendesain kegiatan apa-apa saja yang menjadi prioritas kita ketika anggaran DOKA tinggal 1 persen,” ungkapnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh itu juga tidak menafikan bahwa anggaran untuk Aceh sudah berkurang, meski demikian di saat Pemerintah Aceh menyusun perencanaan di Bappeda Aceh, anggarannya dikondisikan kembali untuk menambal kekurangan dana DOKA.

Bicara secara dampak, Azhari mengatakan bahwa Pemerintah Aceh di satu sisi kehilangan keleluasaan membiayai kegiatan karena menjadi berkurang, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana fiskal Aceh lebih besar sehingga mudah untuk mendesain anggaran.

“Kalau sekarang anggaran kita lebih ketat,” kata Azhari.

Di saat Pemerintah Aceh menyusun rencana kegiatan prioritas untuk anggaran tahun 2023 di tingkat Bappeda Aceh, Azhari mengatakan bahwa di Bappeda Aceh soal anggaran kegiatan tahun 2023 sudah tuntas.

“Saya nggak ingat pasti apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritasnya, tapi di Bappeda sudah clear. Jadi uangnya sudah difokus ke situ,” ungkap Azhari.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh itu juga mengaku salut dengan perjuangan PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang berusaha mencari-cari solusi untuk memperjuangkan anggaran untuk Aceh ke pusat.

“Kekurangan transfer DOKA ini memang membuat ruang lingkup kegiatan kita menjadi kecil. Pemerintah Aceh juga mengakui itu. Makanya Bapak Gubernur Aceh mencari solusi untuk memperjuangkan ke pusat,” tuturnya.

Sementara itu, Azhari menegaskan bahwa meskipun Aceh telah kekurangan dana transfer dari pusat karena DOKA telah menjadi 1 persen, kondisi tersebut tak lantas membuat Pemerintah Aceh mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan publik tetap tertangani, dan itu memang harus karena sudah menjadi prioritas,” pungkasnya.(Akh)