DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam ranah ekonomi. 

Partai tersebut menganggap bahwa Provinsi Aceh telah mencapai titik di mana penerapan syariat Islam tidak hanya terbatas pada persoalan akidah dan ibadah, tetapi juga perlu diintegrasikan ke dalam sektor ekonomi.

“Kami sebuah partai besar yang peduli dengan penegakan Syariat Islam berkomitmen menjaga agar keberadaan sistem keuangan syariah yang memang yang diinginkan oleh masyarakat Aceh itu harus kita tegakkan karena PKS hadir untuk menjaga suara umat,” kata Ketua DPW PKS Aceh, Tgk H Makhyaruddin Yusuf kepada DIALEKSIS.COM, Senin (29/5/2023).

Menurut Tgk H Makhyaruddin Yusuf penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah kebutuhan nyata masyarakat Aceh saat ini. 

Menurutnya, langkah ini membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Aceh dalam konteks ekonomi.

Dalam pernyataannya, Tgk H Makhyaruddin Yusuf, implementasi Qanun LKS akan memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Aceh yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. 

“PKS melihat apa yang sedang berlangsung saat ini kebutuhan riil masyarakat Aceh, masyarakat Aceh ingin keberadaan sistem kuangan syariah harus dipertahankan, sehingga PKS tetap konsisten sikap menolak keberadaan bank konvensional di Aceh,” kata pria yang akrab disapa Tgk Makhyar.

Namun, Ketua DPW PKS Aceh ini juga menyadari penerapan Qanun LKS ini masih memiliki tantangan dan perlu terus ditingkatkan. Dia menekankan pentingnya pemantauan yang ketat dan tindakan pengawasan untuk memastikan bahwa LKS beroperasi sesuai dengan standar dan prinsip syariah yang ditetapkan.

“Kami berberharap masyarakat Aceh juga menunggu apa yang menjadi langkah kebijakan PKS yang peduli terhadap kepentingan masyarakat,” pungkasnya.