DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Kegiatan Fasilitasi Ujicoba Forum Tematik Perencanaan Inklusif Pemenuhan Layanan Dasar Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Banda Aceh pada Senin (18/5/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog partisipatif yang mempertemukan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), serta Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS) untuk menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Dalam forum tersebut, narasumber dari Bappeda Aceh memaparkan proses penyelarasan usulan masyarakat ke dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027. Pembahasan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, hingga aksesibilitas bagi kelompok rentan.
Kepala Bappeda Aceh, Zulkifli, mengatakan forum tersebut memiliki arti penting karena membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Forum ini memberi hasil dan ada maknanya, terutama dalam mengakomodir beberapa usulan atau pandangan. No one left behind, tidak ada yang ditinggal dalam pembangunan ini, semua terlibat,” kata Zulkifli.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses perencanaan menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan yang dirancang pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Program SKALA melalui penguatan pendekatan partisipatif, fasilitasi dialog yang inklusif, serta pendampingan dalam memastikan usulan masyarakat sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Melalui forum tersebut, berbagai usulan dan aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPA 2027, sehingga pembangunan di Aceh dapat berlangsung lebih inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga tanpa terkecuali. [*]
