Piagam penghargaan atas capaian implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan, diterima oleh Yasmi Yendri, S.IP selaku Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan yang mewakili Kepala DPKA Edi Yandra, Rabu (20/9/2023) di Yogyakarta. [Foto: for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) kembali meraih piagam penghargaan atas capaian implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan dari Perpustakaan Nasional RI. 

Piagam tersebut diterima oleh Yasmi Yendri, S.IP selaku Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan yang mewakili Kepala DPKA Edi Yandra, Rabu (20/9/2023) di Yogyakarta. 

Saat diwawancarai Dialeksis.com, Kepala DPKA Edi Yandra mengucap syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama hingga bisa mempertahankan penghargaan tersebut selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2020. 

Selama ini, kata Edi, dalam menunjang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pihaknya melakukan berbagai upaya. 

“Pertama, terus melakukan pembinaan terhadap perpustakaan Gampong agar kegiatan usaha mikro yang ada di masyarakat ini dengan pustaka Gampong bisa menyiapkan buku literasi terkait pengembangan usaha masyarakat,” ujarnya. 

Kedua, kata Edi, DPKA telah mengeluarkan peraturan pengembangan terhadap perpustakaan Gampong. Selanjutnya, juga telah dikeluarkan SE Gubernur Aceh terkait pengalokasian dana desa untuk pengembangan perpustakaan dalam peningkatan literasi dan koleksi buku bacaan. 

Lebih lanjut, kata Edi, pihaknya juga membentuk tim yang solid, tim sinergi antara semua stakeholder terkait dengan pengembangan inklusi sosial ini. 

“Kita juga gandeng pihak perbankan, perusahaan, dimana mereka punya dana CSR bisa membantu terhadap pengembangan perpustakaan Gampong baik dalam sisi peningkatan inklusi buku maupun kegiatan mobiler,” jelasnya. 

Dari semua langkah itu, kata Edi, jelas sangat berdampak pada masyarakat, karena dalam pengembangan ekonomi masyarakat bisa berpedoman berdasarkan literasi ataupun yang tertulis di dalam buku. 

“Masyarakat bisa mempedomani buku terkait dengan usaha masing-masing, tentu hasilnya lebih baik dari pada pengembangan usaha tanpa pedoman/literasi tentu ada kegagalan,” ungkapnya. 

Menurutnya, dalam mengembangkan usaha danpunya pedoman dalam bentuk bacaan itu akan lebih terarah. 

“Kita berharap semua usaha mikro hanya ada di Aceh, dengan adanya peran perpustakaan Gampong, tersedia koleksi literasi terkait bidang usaha itu bisa menjadi pedoman pengembangan usaha mikro di masyarakat Aceh,” jelasnya lagi. 

Kedepan, sambung Edi, akan dilakukan bedah buku di tingkat Gampong, buku yang dibedah sesuai kebutuhan di Gampong masing-masing. 

Misal, sebutnya, ada Gampong nelayan tentu akan membedah buku tentang nelayan, seperti bagaimana mendapatkan hasil panen yang baik.

“Kita bedah buku sesuai potensi yang ada di Gampong itu terkait kegiatan usaha mikro dan mata pencaharian sehari-hari,” pungkasnya.