DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi I DPRA dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tgk H Irawan Abdullah menyampaikan beberapa hal yang harus dievaluasi dalam sistem perbankan syariah di Aceh.

Dalam hal ini, dirinya mengimbau untuk perbankan syariah agar tetap menjalankan sistem sesuai dengan sistem syariah yang kaffah.

"Apa yang harus dievaluasi itu artinya bahwa perbankan syariah itu masing-masing bank harus berjalan sesuai dengan sistem syariah yang kaffah," kata Irawan Abdullah kepada wartawan dialeksis.com, Sabtu (17/6/2023).

Irawan Abdullah mengatakan bahwa perbankan itu harus memenuhi segala fitur-fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi tidak boleh lari dari koridor syariah.

Dalam hal ini, ini menjadi tantangan bagi perbankan yang menerapkan sistem syariah supaya sistem ini bisa diterapkan. 

Selain itu juga kepada kebutuhan pemerintah dalam penyaluran bantuan UMKM dan beasiswa bagi siswa dan pelajar itu juga harus tersedia dalam perbankan syariah.

"Misalnya katakanlah bank itu bisa digunakan di luar negeri," ujarnya.

Selain itu, Setiap hambatan yang ada misalnya penarikan uang dilakukan di luar Aceh artinya setiap perbankan syariah itu memastikan bahwa semua orang yang melakukan pengiriman atau pemberian bantuan dari pemerintah melalui perbankan. 

Mereka bisa menampung sehingga bisa memudahkan masyarakat setempat dan termasuk dalam setiap mesin ATM yang diperbanyak dan diperluas dalam prosedur transaksi baik dalam menarik uangnya dan juga bantuan lainnya.

"Kita harapkan segala kekurangan dalam fitur-fitur dalam syariah agar bisa diperbaiki hingga masyarakat tidak mempersalahkan di syariahnya," pungkasnya.