DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh pusat untuk untuk Aceh yang besar sejak tahun 2008 sampai sekarang, tidak berbanding lurus dengan apa yang didapati oleh Aceh saat ini.

Kesejahteraan rakyat Aceh kini bisa bisa dikatakan rendah dan termiskin oleh Pengamat Ekonomi dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Dr. Amri, SE, MSi saat diwawancara oleh tim Dialeksis.com, Sabtu (24/07/2021).

“Pertama sekali, harus kita ucapkan terima kasih kepada pusat atas kucuran dana Otsus yang kini namanya menjadi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sejak 2008 sampai 2021,” katanya.

Selanjutnya, Dr Amri menjelaskan, DOKA ini kalau kita lihat dari total APBA setiap tahun melebihi daripada 50% dari total APBA. Misalkan saja APBA 2019 mencapai 53,05% dari total APBA.

“APBA itu yang pertama ada, DAU, DAK, PAA/PAD, dana bagi hasil migas Aceh kemudian ditambah dengan DOKA yang kita perhatikan dari tahun ke tahun, cuma yang jadi permasalah disini apakah dana Otsus ini sudah tepat sasaran sehingga bisa mensejahterakan rakyat Aceh, ini yang menjadi persoalan sampai saat ini,” tukasnya.

Dr Amri mengatakan, tujuan daripada dana Otsus ini adalah membantu masyarakat yang golongan menengah kebawah, yang dimana di Indonesia itu terdapat 4 daerah Asimetris/Kekhususan dan keistimewaan yang menerima dana Otsus ini, yakni Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Papua yang sudah dibelah menjadi dua daerah yang bagian timur tetap dengan menggunakan nama Papua dan bagian barat menjadi Papua Barat.

“Karena menjadi daerah istimewa maka dikucurkanlah dana Otsus ini yang tujuan dan sasarannya bagi mereka yang menjadi korban konflik dan golongan menengah kebawah, karena itulah harus ada perencanaan yang jelas agar tepat sasaran dana Otsus ini agar masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” jelas Dr Amri.

Sementara itu, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh yang berada di perkotaan mencapai persentase 15,33% dan tingkat kemiskinan perdesaan cukup parah di Aceh itu mencapai 17,96%, dari rata penduduk Aceh 834 ribu penduduk,” Ini ucapnya.

Kemudian Dr Amri menjelaskan, sejak tahun 2008-2021 total DOKA mencapai Rp 88 Trilliun, ditambah sejak 5 tahun terakhir dari DAU, DAK, PAA/PAD, dan dana bagi hasil migas Aceh dan rata APBA mencapai diatas Rp 15 Trilliun, dengan dana sebanyak itu harusnya Aceh bisa membenah diri dan membuat masyarakat lebih sejahtera secara Ekonomi.

“Disinilah pentingnya perencanaan pembangunan dan penganggaran uang negara di level provinsi, kalau perencanaan dan penganggaran dilakukan betul-betul pasti akan mengarah kepada rakyat kecil dan rakyat miskin,” ucap Dr Amri.

Lanjutnya kembali, Indonesia sendiri memiliki lembaga-lembaga resmi yang diakui seperti BPS yang punya tupoksi untuk mengukur data-data kemiskinan, tingkat pengangguran, pemerataan ekonomi, Indek pembangunan manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi dan lainnya.

“Angka-angka yang dikeluarkan oleh badan resmi Indonesia tersebut, dan data tersebut bukanlah data politis itu, tapi data tersebut data ekonomi. Data tersebut digunakan oleh pemerintah pusat, kementerian dan Lembaga dan daerah untuk mengambil kebijakan ekonomi,” tuturnya.

Lanjut Dr Amri, di Aceh menganggap bahwa data tersebut sebagai data politis, disinilah yang menjadi kekeliruan, harusnya data tersebut digunakan sebagai data kebijakan pembangunan sosial Ekonomi masyarakat dan dalam konteks regional atau provinsi adalah pembangunan masyarakat di provinsi, di 23 kab/kota, 286 kec dan 6.497 Gampong dengan jumlah penduduk 5.3 juta jiwa.

“Disetiap kabupaten itu berbeda-beda potensi ekonomi masyarakat, dari Aceh Tamiang sampai kawasan singkil Aceh itu potensinya adalah perikanan, dan dibagian tengah Aceh itu potensinya perkebunan atau pertanian, dan juga setiap kabupaten juga berbeda juga potensinya. Jadi harusnya dana Otsus ini diarahkan kesana sehingga bisa lebih bermanfaat, dan dari hasil survei dan pengamatan saya dana Otsus bisa dikatakan saat ini tidak tepat sasaran, buktinya tingkat kemiskinan masih nomor satu sesumatera,” jelasnya.

 “Aceh sendiri memiliki potensi ekonomi yang berbeda di 23 kab/kota, dengan potensi-potensi itu juga dapat meningkat pertumbuhan ekonomi di Aceh. dalam hal ini menurut saya, kita mulai perbaiki dari perencanaan pembangunan, penganggaran uang negara,” tegasnya.

Dr Amri menegaskan, arahkan DOKA tersebut untuk kesejahteraan rakyat dimana rakyat Aceh umumnya hidup di sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan.

“Janganlah dana DOKA digunakan untuk beli mobil,” tegasnya kembali.

Lanjut Dr Amri, Jadi dengan perencanaan yang jelas dan tepat sasaran, maka dana Otsus itu sudah tepat sasaran. Namun, disayangkan sejak 2008 sampai 2021 dana Otsus masih tidak tepat sasaran dengan data tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

“Jadi sebenarnya mudah sekali melihat Kinerja Pemerintah Daerah yaitu melihat kinerja Ekonomi Makro Aceh, Pengelolaan Keuangan Aceh, dan kemudian kinerja dari SKPA, dan terakhir Kinerja Penugasan yang diberikan oleh pemerintah Aceh,” Demikian tutup Dr. Amri, SE, MSi yang juga Mantan Sekretaris Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) kepada Dialeksis.com. [ftr]