Koordinator Muda Seudang Pidie Jaya Bahagia menegaskan Polres Pidie Jaya harus mengusut tuntas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Hasan Basri. [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Meureudu -Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, diduga kembali terlibat dalam aksi kekerasan. Kini tindakan kurang pantas itu terhadap seorang warga bernama Zikrillah, yang merupakan mantan Liaison Officer tim pemenangan pasangan Sibral Malasyi-Hasan Basri pada Pilkada 2024.
Peristiwa itu dilaporkan terjadi di Pendopo Wakil Bupati Pidie Jaya pada Senin (30/3/2026) malam. Insiden itu disebut-sebut terjadi di hadapan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama dalam sebuah forum resmi.
DPW Muda Seudang Pidie Jaya mengecam keras dugaan tindakan tersebut. Mereka menilai peristiwa itu mencoreng etika kepemimpinan dan tidak dapat dibenarkan dalam ruang pemerintahan.
“Peristiwa ini bukan hanya mencoreng etika kepemimpinan, tetapi juga menunjukkan praktik yang tidak dapat ditoleransi dalam pemerintahan,” ucap Koordinator Muda Seudang Pidie Jaya Bahagia, Kamis (2/4/2026).
Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma dan etika pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 67 huruf (e) yang menegaskan kewajiban kepala dan wakil kepala daerah untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut informasi yang beredar, korban telah melaporkan kejadian itu ke Polres Pidie Jaya. Muda Seudang Pidie Jaya pun mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak independen dan mengusut kasus ini hingga tuntas tanpa pandang bulu,” ujar Bahagia.
Muda Seudang Pidie Jaya juga menyoroti bahwa dugaan kekerasan ini bukan pertama kali terjadi. Tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya telah berulang, dan hal ini menjadi alarm serius bagi publik atas kualitas kepemimpinan daerah.
Di sisi lain, Muda Seudang Pidie Jaya turut mengkritik langkah Wakil Bupati yang mempublikasikan permintaan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati. Menurutnya, langkah tersebut justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Situasi ini dinilai semakin memprihatinkan karena Kabupaten Pidie Jaya saat ini tengah menghadapi dampak bencana banjir yang membutuhkan fokus penuh dari pemerintah daerah.
Atas dasar itu, DPW Muda Seudang Pidie Jaya menegaskan:
1. Mendesak Polres Pidie Jaya mengusut tuntas kasus dugaan pemukulan terhadap Zikrillah secara transparan dan adil.
2. Mendesak Wakil Bupati Pidie Jaya untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakannya.
3. Meminta seluruh pihak di pemerintahan daerah untuk kembali fokus pada penanganan bencana dan kepentingan masyarakat.
4. Mengingatkan pejabat publik untuk tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi atau politik sempit.
"Kami juga mendesak Wakil Bupati Pidie Jaya untuk menahan diri dan menghentikan segala bentuk manuver maupun gimmick politik yang bersifat provokatif dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Rakyat Pidie Jaya saat ini membutuhkan ketenangan, kepastian, dan kehadiran pemerintah yang solutif, bukan konflik yang terus dipertontonkan di ruang publik," pungkas Bahagia.
DPW Muda Seudang Pidie Jaya menegaskan pernyataan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, beretika, dan berpihak kepada rakyat. [*]
Sebelumnya
