DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemilihan kepala daerah selalu menjadi momen penting bagi masyarakat Aceh, terutama dalam menjaga stabilitas perdamaian yang telah diraih melalui proses panjang dan kompleks. 

Firman Ilmi, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Duta Damai Aceh menyampaikan harapannya terhadap sosok pemimpin idaman di Aceh yang mampu menjaga dan melanjutkan butir-butir perdamaian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, sebuah perjanjian damai bersejarah yang mengakhiri konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada tahun 2005.

Menurut Firman, salah satu kunci utama dalam memilih dan menilai pemimpin yang ideal bagi Aceh adalah kemampuannya untuk terus menjaga poin-poin penting dari MoU Helsinki yang masih belum sepenuhnya direalisasikan di berbagai daerah. 

"Damai bukan hanya soal berakhirnya konflik, tetapi bagaimana kita merawat dan menjaga perdamaian itu agar terus berlanjut. Pemimpin Aceh harus tetap komit menjaga MoU Helsinki,” ujar Firman kepada Dialeksis.com, Kamis (24/10/2024).

Ia menambahkan bahwa beberapa poin penting dalam MoU tersebut masih belum sepenuhnya terwujud di lapangan. 

“Perlu ada usaha nyata dari para pemimpin daerah untuk menyuarakan poin-poin ini kepada pusat. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat adalah kunci agar butir-butir perdamaian ini dapat terimplementasi dengan baik,” jelasnya.

Firman juga menekankan bahwa menjaga perdamaian tidak cukup hanya dengan pidato atau pernyataan formal. 

“Dalam lobi kepemimpinan besar, sangat perlu untuk memasukkan poin-poin yang menyangkut kepentingan rakyat Aceh, khususnya yang terkait dengan perjanjian damai. Pemimpin Aceh yang akan datang harus bisa menjalin komunikasi efektif dengan pemerintah pusat untuk memastikan hal ini,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai harapannya terhadap pemimpin Aceh di masa mendatang, Firman mengungkapkan optimisme dan harapannya bahwa pemimpin baru dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik, tidak hanya dalam hal pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam menjaga perdamaian yang sudah diraih.

“Kita semua berharap pemimpin Aceh ke depan mampu menjaga Tadamai, menjaga kondisi damai ini agar tetap langgeng. Perdamaian di Aceh bukan hanya aset bagi masyarakat Aceh sendiri, tetapi juga contoh bagi daerah lain dan dunia bahwa konflik bersenjata bisa diselesaikan dengan dialog dan kesepakatan bersama,” tutur Firman.

Ia juga berharap agar pemimpin baru mampu menjadi jembatan komunikasi yang kuat antara Aceh dan pemerintah pusat. 

“Dengan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kami yakin poin-poin MoU Helsinki yang masih belum terwujud bisa direalisasikan dengan lebih baik,” tambahnya.

Perdamaian di Aceh yang terjalin sejak MoU Helsinki di tahun 2005 memang telah membawa banyak perubahan positif di berbagai sektor. 

Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal implementasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di seluruh pelosok Aceh.

Menurut Firman, Duta Damai Aceh akan terus mendorong upaya-upaya yang mendukung terciptanya perdamaian berkelanjutan. 

"Kami selalu berusaha untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait situasi perdamaian di Aceh. Dengan data yang akurat dan penelitian yang mendalam, kami berharap dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat,” jelas Firman.

Firman menutup perbincangan dengan menggarisbawahi pentingnya peran generasi muda dalam menjaga perdamaian di Aceh. 

“Generasi muda harus ikut ambil bagian dalam upaya menjaga perdamaian ini. Mereka harus sadar bahwa perdamaian yang ada saat ini adalah hasil dari perjuangan panjang dan mereka punya tanggung jawab untuk melanjutkannya,” pungkasnya. [nh]