Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, Dian Budi Dharma. [Foto: dok. ESDM Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar dan pertalite pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, bertambahnya kuota tersebut belum mampu menghilangkan antrean panjang kendaraan yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh melalui Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, Dian Budi Dharma, mengatakan kuota biosolar untuk Aceh pada tahun ini mencapai 430.078 kiloliter atau sekitar 430,78 juta liter.
“Kuota kita setiap tahun terus meningkat. Tahun ini biosolar sekitar 430,78 juta liter dan itu bertambah dibanding tahun lalu,” kata Dian.
Ia menjelaskan, pada 2025 kuota biosolar Aceh berada di angka 410.544 kiloliter. Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar 19.534 kiloliter pada tahun ini.
Selain biosolar, kuota pertalite juga mengalami peningkatan. Jika pada 2025 kuotanya mencapai 576.147 kiloliter, maka pada 2026 bertambah menjadi 588.680 kiloliter.
“Begitu juga pertalite yang terus ditambah sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Dian.
Menurut dia, peningkatan kuota dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Meski demikian, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU masih menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan warga. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah, mulai dari Banda Aceh hingga wilayah barat selatan seperti Aceh Barat dan Nagan Raya.
Dian menilai salah satu penyebab utama antrean adalah meningkatnya jumlah pengguna biosolar subsidi dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami melihat ada peningkatan konsumsi biosolar subsidi. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah selisih harga yang cukup jauh antara solar subsidi dan BBM nonsubsidi,” katanya.
Saat ini, harga solar nonsubsidi jenis Dexlite di Aceh berada di kisaran Rp 23.500 per liter. Sementara Pertamina Dex dijual sekitar Rp 25.350 per liter.
Menurut Dian, perbedaan harga tersebut mendorong sebagian masyarakat dan pelaku usaha beralih menggunakan biosolar subsidi karena dinilai lebih ekonomis.
“Ketika selisih harga sangat tinggi, tentu banyak yang memilih menggunakan BBM subsidi. Ini yang kemudian ikut memengaruhi tingkat konsumsi di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah juga menduga munculnya fenomena panic buying yang ikut memperparah kepadatan antrean di sejumlah SPBU.
“Ketika masyarakat khawatir pasokan berkurang, biasanya terjadi pembelian dalam jumlah lebih banyak dari kebutuhan normal. Kondisi ini bisa memperpanjang antrean,” kata Dian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Aceh bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.
Selain itu, Pemerintah Aceh berencana menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna memastikan ketersediaan pasokan BBM subsidi tetap aman hingga akhir tahun.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan akan menyampaikan kondisi ini kepada BPH Migas agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Dian.
Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan BBM sesuai peruntukannya agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Kami berharap masyarakat menggunakan BBM sesuai aturan dan kebutuhan. Dengan begitu distribusi bisa lebih merata dan antrean panjang dapat diminimalkan,” kata Dian.
Pemerintah Aceh berharap langkah pengawasan dan koordinasi yang dilakukan bersama Pertamina serta BPH Migas dapat menjaga ketersediaan BBM subsidi, sekaligus mengurangi antrean kendaraan yang masih membebani aktivitas masyarakat pasca-Idul Adha. [*]
Sebelumnya
