kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Evaluasi APBA Perubahan 2023, Pakar Aceh: Sebaiknya Dipercepat

Evaluasi APBA Perubahan 2023, Pakar Aceh: Sebaiknya Dipercepat

Jum`at, 20 Oktober 2023 13:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Zulkarnaini


Muhammad Khaidir, Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan tahun 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat Aceh, terutama terkait pemulihan ekonomi yang semakin menurun pasca pandemi Covid-19.

Muhammad Khaidir, Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, mengatakan evaluasi APBA Perubahan tahun 2023 yang sedang dilakukan menjadi harapan besar bagi masyarakat Aceh. Evaluasi ini diharapkan akan memperhatikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi rakyat yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

"Kami berharap hasil evaluasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat Aceh, terutama terkait pemulihan ekonomi. Pasca pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, APBA Perubahan harus dirancang dengan bijak agar dapat memberikan dukungan yang optimal bagi pemulihan ekonomi di Aceh," ungkap Muhammad Khaidir kepada DIALEKSIS.COM, Jumat (20/10/2023).

Selain itu kata Muhammad Khaidir, lambat dan cepatproses koreksi ini menjadi simbol keberlangsungan pembangunan daerah. dia menekankan bahwa penting bagi Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pengkajian ini.

"Proses koreksi keuangan perubahan Aceh harus dipercepat. Ini tidak hanya sebatas koreksi, melainkan juga koordinasi dalam penggunaan keuangan daerah yang bersifat nasional di Aceh. Kecepatan dalam proses ini mencerminkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh," tegas Muhammad Khaidir.

Khaidir menyatakan bahwa koordinasi efisien dalam penggunaan anggaran daerah sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi dana benar-benar mengakomodasi kebutuhan mendesak dan mendukung inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan di Aceh. Pemulihan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan publik yang berkualitas adalah beberapa area yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penggunaan anggaran tersebut.

"Kami berharap Mendagri memahami urgensi dari proses ini. Aceh, seperti daerah lainnya, memerlukan dukungan penuh untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi, terutama setelah dampak pandemi Covid-19. Kecepatan dan ketepatan dalam alokasi dan penggunaan dana dapat memberikan dorongan signifikan untuk membantu masyarakat Aceh bangkit dari keterpurukan," pungkas pria yang akrab disapa Khaidir.

Keyword:


Editor :
Zulkarnaini

riset-JSI
Komentar Anda