Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, S.H.I. [Dok. aceh.bawaslu.go.id]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil konsinyering dan keputusan bersama DPR Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 03 Juni 2021, Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, S.H.I., MH mengatakan kepada Dialeksis.com, Senin(07/06/2021).

“Hasil Konsinyiring semalam Kamis 03 Juni 2021 dan keputusan bersama antara DPR Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Pemungutan Suara Pileg dan Pilpres dilaksanakan tanggal 28 Februari 2024, “ ujarnya

Lanjutnya, “Pemungutan Suara Pilkada dilaksanakan tanggal 27 November 2024, kemudian Tahapan dimulai 25 bulan sebelum pungutan suara, yakni mulai Bulan Maret 2022, dan Dasar pencalonan Pilkada didasarkan pada hasil Pileg 2024. ”

Dirinya mengatakan, Terkait hal diatas pada saat rapat konsinyering antara DPR komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP. Hal tersebut yang dibahas.

“Ini adalah kesepakatan bersama yang tentunya nanti harus dibuatkan aturan tertulis. Nantinya KPU harus menyusun PKPU tentang tahapan tersebut dengan mekanisme konsultasi di RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait peraturan KPU (PKPU) tahapan dengan komiisi II DPR RI bersmaa pihak-pihak terkait. Kemudian setelah mekanisme konsultasi tersebut baru ditetapkan PKPU, “ jelasnya

Ia menambahkan, Biasanya setelah ada kesepakatan dari hasil rapat masing-masing pihak penyelenggara menyiapkan aturan teknis baik KPU dan BAWASLU.

“Hasil kesepakatan bersama atau konsinyering itu harus detailkan di PKPU Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Ini inti pembahasan yang kita dapat langsung dari pimpinan kita di RI sewaktu pembukaan acara pada jumat yang lalu di Jakarta, “ tutupnya kepada dialeksis.