DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUSGAMPI) mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait lambatnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun 2025.

Ketua Umum FOKUSGAMPI, M. Rafsanjani, S.Sos., M.E, menyampaikan bahwa keterlambatan ini berisiko tinggi terhadap pembangunan Kabupaten Pidie dan keberlangsungan pelayanan publik.

Rafsanjani mendesak agar DPRK Pidie segera menyelesaikan tahapan-tahapan penting dalam proses legislasi.

Menurut Rafsanjani, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah segera merampungkan pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRK, yang sudah berlangsung sejak 10 September 2024. 

"Tatib ini adalah pijakan utama DPRK dalam menjalankan tugas legislatifnya. Tanpa kehadiran Tatib yang sah, fungsi DPRK dalam aspek legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak dapat dijalankan secara maksimal," ujarnya kepada Dialeksis.com, Selasa (29/10/2024).

Hal ini, kata Rafsanjani, dapat mengakibatkan keterlambatan proses keseluruhan pembahasan APBK yang dinilai sangat krusial bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pidie.

"Tatib merupakan pondasi utama bagi DPRK untuk dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan tidak akan berjalan tanpa adanya Tatib yang telah disahkan. Kita membutuhkan kebijakan yang mendukung proses ini agar cepat selesai,” ujar Rafsanjani.

Rafsanjani menjelaskan bahwa lambatnya pembahasan APBK 2025 berpotensi besar mengganggu kesejahteraan sekitar 448 ribu jiwa warga Pidie (data BPS). 

Dengan ketergantungan terhadap APBK yang mencakup alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan sektor lainnya, masyarakat Pidie dikhawatirkan akan terdampak apabila pengesahan anggaran mengalami penundaan.

“Anggaran ini adalah bagian dari hajat hidup masyarakat Pidie. Terlambatnya tahapan seperti pengesahan Tatib dan pelantikan pimpinan definitif akan menghambat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Tanpa AKD, pembahasan APBK 2025 dipastikan tidak akan berjalan tepat waktu. Mengingat waktu yang tersisa hanya satu bulan, pembahasan tersebut bisa saja tidak optimal, atau bahkan terburu-buru, sehingga hasilnya jauh dari yang diharapkan,” papar Rafsanjani.

Keterlambatan ini tidak hanya berimbas pada proses penganggaran, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai fungsi DPRK sebagai lembaga legislatif daerah. 

Setelah pengesahan Tatib, DPRK harus melanjutkan dengan pelantikan pimpinan definitif serta pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang meliputi komisi-komisi dan badan anggaran yang berperan penting dalam pembahasan anggaran.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh yang telah menyelesaikan tahapan ini, Pidie tampak tertinggal. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan urgensi perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya. 

FOKUSGAMPI menilai bahwa keterlambatan ini akan membawa dampak yang luas terhadap kelancaran penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sektor-sektor kunci lainnya di Kabupaten Pidie.

“Kabupaten lain sudah berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Kita tidak boleh sampai terlambat demi kepentingan masyarakat Pidie,” tegas Rafsanjani.

Dengan besarnya anggaran APBK 2025 yang melebihi dua triliun rupiah, Rafsanjani menegaskan pentingnya waktu yang cukup untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran tersebut tepat sasaran. 

Menurutnya, pembahasan anggaran tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, karena dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat.

“Dua triliun lebih uang rakyat Pidie harus dibahas dengan keleluasaan waktu, tidak boleh tergesa-gesa. Jangan sampai proses yang tertunda ini mengakibatkan realisasi APBK 2025 menjadi terlambat. Jika terlambat, rakyat yang akan menanggung kerugiannya,” lanjut Rafsanjani.

Rafsanjani menyampaikan harapan agar DPRK Pidie bekerja lebih cepat dan efisien, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan pembahasan APBK. 

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal proses ini untuk memastikan RAPBK 2025 yang tersusun benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Pidie secara adil dan tepat sasaran.

“Kami berharap DPRK Pidie dapat segera menyelesaikan Tatib, melantik pimpinan definitif, dan membentuk AKD. Dengan begitu, proses pembahasan RAPBK 2025 dapat disusun dengan baik dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat Pidie. Ini adalah uang rakyat, dan setiap rupiahnya harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka,” tutupnya. [nh]