DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh  (FPMPA), Muhammad Jasdy, menilai Sekda dan sejumlah Kepala Dinas di Lingkup Pemkab Aceh Besar tidak lagi bekerja secara maksimal dalam menjalankan berbagai tugas dan program selama Muhammad Iswanto menjabat sebagai Pj Bupati. Menurut dia, selama ini Pj Bupati bekerja seorang diri tanpa bantuan penuh Sekda dan sejumlah Kepala Dinas. 

"Oleh karena itu, kami meminta Pj Bupati segera mengganti Sekda dan sejumlah Kepala Dinas yang hanya diam saja tidak mau membantu berbagai program pimpinannya," kata Jasdy, di Banda Aceh, Minggu, (9/7/2023). 

Jasdy mengatakan, kepemimpinan Pemkab Aceh Besar yang dijabat Muhammad Iswanto setahun yang lalu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan sebelumnya, seperti defisit anggaran. Beruntungnya, permasalahan tersebut dapat secara perlahan diminimalisir secara bertahap oleh Iswanto yang juga putra asli Blang Bintang itu. 

"Meskipun berbagai persoalan mampu ditangani Pj Bupati, tapi kami sangat menyayangkan jika selama ini hanya bekerja maksimal seorang diri tanpa dukungan Sekda dan jajaran Kepala OPD lainnya," kata Jasdy. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum FPMPA tersebut menyebutkan sejumlah tugas dan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggungjawab Sekda namun diabaikan. Diantaranya adalah penataan internal birokrasi. Ia menilai selama setahun terakhir Pj Bupati harus turun tangan langsung sendiri untuk mengawal dan mengkoordinasikan kinerja aparatur di setiap instansi.

"Begitu juga pengelolaan tata keuangan daerah yang secara langsung jadi tanggungjawab Sekda sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), tapi tidak terkelola dengan maksimal sehingga menimbulkan defisit anggaran yang harus dihadapi oleh Pj Bupati ," ungkap Jasdy.

Jasdy mengatakan, masyarakat Aceh Besar dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana Pj Bupati bekerja maksimal selama setahun ini dari pagi siang hingga malam turun langsung ke tengah masyarakat. Namun semua ini tidak didukung maksimal oleh Sekda dan jajarannya. 

"Malah selama ini yang terlihat mendukung dan membantu kerja Pj Bupati adalah unsur Forkopimda bukan Sekda bersama jajarannya sendiri, ini sungguh memalukan," kata Jasdy. 

Kata Jasdy, sejumlah program nasional yang diamanahkan Pemerintah Pusat ke tiap daerah seperti penanggulangan wabah PMK, inflasi, dan stunting, tidak terlihat sedikitpun dukungan Sekda Aceh Besar terhadap program tersebut. Namun sekali lagi, Pj Bupati harus bekerja sendiri dengan menghimpun dukungan Forkopimda. 

"Belum lagi, komunikasi dengan DPRK tidak terbangun dengan baik, Sekda Aceh Besar malah memperkeruh keadaan," tutur Jasdy. 

Oleh sebab itu, Jasdy meminta Pj Bupati Aceh Besar segera mengganti Sekda dan sejumlah Kepala Dinas yang tidak bekerja dengan baik. Menurut Jasdy, kewenangan itu semua ada di tangan Pj Bupati dan pihaknya menyarankan agar rotasi dan mutasi segera dilakukan karena merupakan hal yang lumrah dalam suatu organisasi pemerintahan guna adanya penyegaran dan semangat baru dalam bekerja untuk membantu Pj Bupati mengejar ketinggalan- ketingalan selama ini.