DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kamis, 14 Oktober 2021 kemarin, Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Provinsi Aceh meresmikan Gampong Mulia, Banda Aceh, sebagai gampong demokrasi. 

Penunjukan gampong demokrasi ini dilakukan berdasarkan penilaian indeks kerawanan Pemilu dan angka partisipasi masyarakat berdasarkan Pemilu 2019.

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Aceh, Ridwan Hadi mengapresiasi langkah Panwaslih dalam upaya mengukuhkan gampong demokrasi di Aceh.

Menurutnya, gampong demokrasi harus digiatkan sebagai role model (contoh) bagi kampung-kampung lain dalam proses berdemokrasi di Aceh.

Terutama, kata dia, pada persoalan money politic (politik uang) yang masih menjadi musuh utama bagi kemerosotan indeks demokrasi di Indonesia.

“Saya apresiasi untuk Panwaslih Aceh, mengukuhkan kampung demokrasi sebagai contoh dari proses demokrasi yang diinginkan oleh bangsa Indonesia,” kata Ridwan Hadi kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Jumat (15/10/2021).

Ridwan melanjutkan, dengan adanya penilaian indeks demokrasi tingkat gampong di Aceh, antisipasi transaksi Pemilu dalam bentuk uang dan materi bisa diminimalkan.

Jika boleh, kata dia, semua stakeholder juga harus mengikuti jejak Panwaslih, mulai dari Komisi Independen Pemilihan (KIP), pemerintah tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi.

Karena, lanjutnya, gampong atau desa merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan demokrasi, baik dari proses Pemilu, Pilkada hingga Pilpres.

Oleh karenanya, sambung Ridwan, dengan adanya penguatan demokrasi di tingkat masyarakat gampong, maka pelanggaran-pelanggaran Pemilu seperti politik uang dan kekerasan dalam pemilihan dapat dipunahkan hingga ke akar-akarnya.

“Penguatan masyarakat gampong itu penting sekali. Memberikan pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan yang baik. Sehingga masyarakat bisa peka dengan pelanggaran dalam proses berdemokrasi,” pungkasnya. [AKH]