Pada Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Kepala SKPA yang berlangsung di P2K Aceh, Alhudri berpesan agar segera dapat mengeksekusi anggaran 2025, terutama yang mendesak. [Foto: Instagram Humas Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Drs Alhudri MM, baru saja diberikan tugas "tambahan" oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk menjadi Pelaksana Tugas sebagai Sekretaris Daerah Aceh. Per tanggal 19 Februari 2025, SK Plt tersebut diserahkan oleh Wagub Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) di Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh. 

Mulanya penyerahan SK Plt tersebut terkesan adem ayem saja sampai pada pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadli yang mengatakan bahwa SK pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda itu tidak sah karena prosesnya tidak melalui Badan Kepegawaian Aceh dan tidak ada paraf kiri kanan oleh Kepala BKA dan Asisten III Sekda Aceh. 

Hal ini kemudian terbantahkan dengan sendirinya baik oleh pengamat, praktisi hukum dan termasuk juga oleh Plt Sekda Aceh sebelumnya, yakni Muhammad Diwarsyah. 

"Hormati keputusan Pimpinan. Alhudri itu merupakan praja senior, dan sangat tepat menjadi Plt Sekda Aceh", ujar Muhammad Diwarsyah.

Bukan Alhudri namanya jika terganggu dengan badai yang menerpa. Justru ia menjawab gonjang-ganjing itu dengan bergerak cepat menerjemahkan keinginan Pimpinan yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur agar proses pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2025 segera dimulai. 

Ini menyangkut dengan roda ekonomi masyarakat dan hak-hak pegawai baik yang ASN maupun sebagai Tenaga Kontrak. Apalagi seminggu ke depan  akan menghadapi bulan Ramadhan, ada meugang dan kebutuhan lainnya.

Pada Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Kepala SKPA yang berlangsung di P2K Aceh, Alhudri berpesan agar segera dapat mengeksekusi anggaran 2025, terutama yang mendesak. 

Melalui sebuah pesan WA yang masuk ke media dialeksis.com, Alhudri memerintahkan kepada Kepala SKPA melalui Kasubbag Hukum dan Umum pada Kamis (20/2/2025), pukul 16.30 WIB bertempat di BKA untuk dapat segera membuat Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak dan pencairan gaji Tenaga Kontrak yang bekerja pada SKPA dan Biro. 

Gerak cepat ini juga dibuat pada surat Nomor 800/1945 dengan perihal Tindak Lanjut Arahan Pimpinan yang berisi tentang segera membuat Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak dan pencairan gaji Tenaga Kontrak yang bekerja pada SKPA dan Biro yang ditandatangani oleh Alhudri. 

Respon cepat Alhudri ini sejalan dengan arahan Mualem sewaktu pelantikan Gubernur, bahwa ketika ada kekuasaan dan kewenangan agar dapat membuat masyarakat bahagia. "Mualem berujar, jadi pemimpin jangan menyusahkan rakyat."

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), masyarakat menunggu gerak cepat lainnya dari Alhuddri dalam mengeksekusi APBA 2025. Sebagai sosok birokrat senior yang pernah memimpin Kasatpol PP Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Pj Bupati Gayo Lues, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, SDM, dan Hubungan Kerja Sama dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV D) ini, sudah barang tentu Alhudri sarat pengalaman dan pembelajaran.[m]