Ketua Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas, namun kali ini hadir bukti sejarah baru yang memperkuat posisi Aceh.
Pemerhati politik yang juga Ketua Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa, mengungkapkan sebuah arsip penting peninggalan Hindia Belanda yang menyebutkan secara eksplisit bahwa pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Singkil di bawah Residen Aceh.
Dalam unggahan di akun Facebook pribadinya, Haekal mempublikasikan temuan berupa surat laporan dan catatan resmi kolonial Belanda tertanggal 8 Juli 1925 yang dibuat di Kutaraja (Banda Aceh) dan dikirimkan ke Direktur Dalam Negeri di Weltevreden (sekarang Jakarta).
“Surat ini menjelaskan secara rinci organisasi wilayah Singkil, batas-batas administratif, serta kondisi masyarakat hukum adat saat itu. Di dalamnya disebutkan secara jelas nama-nama pulau yang sekarang diklaim sebagai bagian dari Sumatera Utara,” ungkap Haekal, Sabtu (14/6/2025).
Laporan tersebut, menurut Haekal, memuat data lengkap mulai dari struktur pemerintahan lokal, jenis pungutan pajak yang diterima pemerintah Belanda, hingga lampiran pemasukan keuangan dari wilayah Singkil.
"Dokumen ini terdiri dari 76 halaman, semuanya berbahasa Belanda, termasuk dua lampiran resmi tentang penerimaan pajak dari wilayah Singkil untuk Residen Aceh saat itu," katanya.
Lebih lanjut, Haekal menegaskan bahwa dokumen ini membantah narasi yang menyebut bahwa pulau-pulau itu telah menjadi wilayah sengketa sejak 1928.
"Faktanya, dalam arsip tahun 1925 ini tidak ada catatan sengketa apapun dengan Sumut. Ini bukti otentik bahwa pulau-pulau tersebut sejak dulu adalah bagian dari Aceh,” kata Haekal.
Sebelumnya
