Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Aceh, Amsal. Dokumen untuk dialeksis.com.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) yang diperingati setiap tanggal 2 September memiliki makna khusus bagi masyarakat Aceh. 

Sebagai salah satu provinsi dengan status keistimewaan di Indonesia, Aceh memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai lokal sekaligus bersaing secara nasional. 

Namun, apakah keistimewaan ini sudah benar-benar dimanfaatkan dengan optimal?

Amsal, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Aceh, memberikan pandangannya mengenai pentingnya refleksi terhadap pendidikan di Aceh dalam momentum Hardikda. 

Menurutnya, Hari Pendidikan Daerah bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi ajang untuk mengevaluasi sejauh mana keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan telah berjalan sesuai dengan harapan.

"Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan adalah anugerah yang seharusnya memberikan perbedaan signifikan dalam membangun kecerdasan spiritual dan intelektual masyarakat Aceh. Namun, kenyataannya masih ada beberapa pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh," ujar Amsal kepada Dialeksis.com, Senin, 2 September 2024 di Banda Aceh.

Amsal menyoroti beberapa masalah mendasar yang perlu segera diperbaiki. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kesejahteraan guru dan pendidik di Aceh, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Ketimpangan yang terjadi di daerah 3T ini menyebabkan kualitas pendidikan yang berbeda jauh antara kota dan pelosok.

"Guru-guru di daerah 3T sering kali menghadapi tantangan berat, mulai dari minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan hingga keterbatasan infrastruktur. Ketimpangan ini menyebabkan pendidikan di Aceh tidak merata, sehingga menghambat upaya untuk mewujudkan keistimewaan pendidikan yang diharapkan," jelas Amsal.

Selain itu, ia juga mengkritisi rendahnya karakter daya saing serta literasi di kalangan pelajar Aceh. Meskipun Aceh memiliki modal budaya dan sejarah yang kuat, namun hal ini belum sepenuhnya tercermin dalam kualitas pendidikan yang ada. 

"Pembangunan pendidikan di pelosok harus menjadi prioritas, baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan mutu pendidikan," tambahnya.

Dalam konteks ini, Amsal berharap pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pendidikan, dapat menjawab tantangan ini secara bertahap. 

Ia menekankan pentingnya penerapan zona integritas yang fokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Aceh. 

Menurutnya, visi besar ini harus diwujudkan agar keistimewaan pendidikan Aceh bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di pusat-pusat kota saja.

"Keistimewaan itu harus terasa secara menyeluruh. Kita tidak ingin ada bagian dari Aceh yang tertinggal dalam hal pendidikan. Pemerintah Aceh harus mengambil langkah konkret untuk mewujudkan visi ini," tegas Amsal.

Sebagai organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1947, PII Aceh tetap berkomitmen untuk mengawal dan mendukung proses pendidikan di Aceh. 

Amsal menegaskan bahwa PII akan terus berperan aktif dalam memberikan masukan, kritik, dan solusi demi kemajuan pendidikan di Aceh. 

"Kami selalu siap membantu dan berkolaborasi dengan pemerintah maupun masyarakat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh," ujarnya.

Amsal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan momentum Hardikda ini sebagai sarana refleksi dan perbaikan. 

Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan semua pihak harus berperan aktif dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.

"Hari Pendidikan Daerah adalah momen yang tepat untuk kita semua merenung dan melihat kembali apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Mari kita bersama-sama mendorong perbaikan-perbaikan di dunia pendidikan Aceh agar keistimewaan yang dimiliki Aceh benar-benar dapat dirasakan oleh semua," pungkas Amsal.